Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai

Jakarta - Koalisi Perlindungan Saksi & Korban (KPSK) meminta panitia seleksi calon anggota LPSK periode 2013-2018, untuk tidak memaksakan serahkan 21 orang calon kepada presiden yang sebagian diantaranya dinilai bermasalah atau tidak layak.

"Panitia seleksi sebaiknya hanya menyerahkan calon yang betul memenuhi kriteria dan sesuai kebutuhan LPSK secara kelembagaan kepada presiden," kata Andi Muttaqien perwakilan KPSK dari Elsam di Jakarta, Jumat (7/6).

Menurut Andi, komposisi anggota berdasarkan kualitas dan integritas serta pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Selain itu pansel juga harus mengacu pada kualitas dan integritas dalam menentukan komposisi calon yang akan dinyatakan lulus seleksi wawancara, tanpa memaksakan keragaman latar belakangnya.

"Pansel harus memanfaatkan secara optimal hasil rekam jejak yang telah dilakukan oleh masyarakat sipil dalam wawancara terhadap calon," ujar Andi.

Seperti diketahui, LPSK melalui panitia seleksi yang dipimpin Harkristuti Harkrisnowo melakukan proses seleksi anggota LPSK periode 2013-2018. Saat ini proses seleksi telah selesai tahap menjaring masukan dari masyarakat terhadap 39 calon yang sebelumnya dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi makalah, serta profile assesment.

Direncanakan pada tanggal 10-11 Juni 2013, semua calon anggota LPSK tersebut akan menjalani proses wawancara.

Berdasarkan Undang-undang 13 tahun 2006, pansel nantinya akan menyerahkan 21 calon kepada presiden, untuk selanjutnya diserahkan 14 calon kepada DPR, yang akan memilih tujuh anggota LPSK baru periode 2013-2018. LPSK periode pertama sendiri akan berakhir masa jabatannya pada 8 Agustus 2013.

Demi menghindari upaya pembajakan terhadap LPSK dan proses seleksi yang asal pilih alias membeli kucing dalam karung, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban telah melakukan proses penelusuran rekam jejak terhadap 39 calon anggota LPSK periode 2013-2018.

Hasil tracking ini merupakan masukan dari masyarakat kepada pansel dalam melakukan proses pemilihan calon anggota LPSK.

"Dari penelusuran rekam jejak calon tersebut, koalisi menilai hanya 30 persen calon yang layak direkomendasikan untuk menjadi anggota LPSK," jelas Andi.

Sementara dalam catatan koalisi dari 39 calon, komposisinya terdiri dari Advokat 15 orang dimana lima diantaranya dari LSM, akademisi 10 orang, Polri lima orang, Kemenkumham lima orang, PNS lain dua orang, Kejaksaan satu orang dan jurnalis satu orang. Terdapat lebih dari separuhnya diduga bermasalah dan dinilai tidak layak menjadi anggota LPSK.

Diantara calon-calon tersebut terdapat beberapa temuan persoalan diantaranya, tidak memenuhi syarat yang diatur dalam UU khususnya pengalaman minimal 10 tahun dibidang hukum dan HAM, kemudian mendaftar LPSK hanya karena belum ingin pensiun, bahkan terindikasi job seeker.

Selain itu, terdapat calon yang diduga pernah menerima sejumlah uang suap atau gratifikasi dari pihak tertentu ketika menjabat di institusi pemerintahan, serta orientasi tidak jelas dan diragukan indpendensinya, karena kerap mendaftar komisi-komisi negara, pemimpin daerah, pejabat publik, sampai mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Andi berharap catatan-catatan ini harus diperdalam kembali dalam proses wawancara, khususnya berkaitan dengan indepedensi dan visi atau misi calon, serta motivasi mengikuti proses seleksi calon anggota LPSK.

Peran LPSK sendiri sangat penting selain memberikan perlindungan saksi dan korban juga diperlukan dalam memberikan dukungan bagi proses penegakan hukum dalam penuntasan kasus yang mendapatkan perhatian seperti korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu jangan sampai lembaga ini dibajak oleh orang-orang yang bermasalah atau tidak jelas komitmennya atau kepentingan politis lainnya.

Suara Pembaruan

Penulis: Y-7/YUD

Sumber:Suara Pembaruan