Polisi berjaga di depan rumah tersangka terduga teroris Royadi (28) yang ditangkap oleh Densus 88, Rabu (22/5) malam di Kampung Sawah Kidul, Kecamatan Mauk, Tangerang, Banten, Kamis (23/5).

Jakarta - Aksi terorisme masih marak terjadi di Tanah Air. Hal tersebut menjadi keprihatinan banyak kalangan termasuk Komisi III DPR.

"Anggaran deradikalisasi sampai Rp 95 miliar. Perlu semacam roadshow ke 33 provinsi. Satu kegiatan dibiayai Rp 1 miliar saja sudah besar," kata Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Al Muzzammil Yusuf.

Hal tersebut diutarakan Yusuf saat rapat kerja Komisi III dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/6).

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Syarifudin Sudding menyoroti besaran anggaran BNPT.

"Kepala BNPT selalu bilang bahwa pelakunya jaringan lama. Kalau sudah ketahuan jaringan lama, mengapa tidak ditindak?" tukas Sudding.

Menanggapi hal tersebut, Mbai menyatakan, program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT, tidak menyasar kelompok yang berniat melakukan bom bunuh diri.

"Program deradikalisasi ditujukan kepada yang mau hidup. Jadi tidak ada kaitan dengan bom bunuh diri," kata Mbai.

Menurutnya, para pelaku sudah didoktrin untuk melakukan bom bunuh diri. Bahkan, para pelaku bom bunuh diri, ujar Mbai, sebenarnya hanyalah korban.

Suara Pembaruan

Penulis: C-6/YUD

Sumber:Suara Pembaruan