Ilustrasi polwan.

Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Habsy, berpendapat bahwa Polwan harus mengikuti aturan yang berlaku di satuannya, termasuk harus mengikuti disiplin satuan. Namun, dia menyatakan bahwa Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/702/IX/2005 tentang Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri, seharusnya juga tidak boleh mengekang kebebasan anggotanya untuk menjalankan ibadah.

"Yang perlu dipahami, pemakaian jilbab adalah bagian dari pelaksanaan ibadah. Itu adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi. Keyakinan terhadap suatu agama, dan keyakinan atas perintah agama, harus mendapatkan jaminan dalam Pasal 28E Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Bahkan, hak beragama juga diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun berdasarkan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi dari adanya jaminan tersebut, setiap orang wajib menghormati kebebasan beragama orang lain," ujar Aboe Bakar kepada media ini, Minggu (16/6).

Di sisi lain, lanjut dia, negara bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945. Negara, kata Aboe Bakar, juga harus menjamin bahwa seseorang tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar agama yang diyakini dan ibadat yang dijalankannya sebagaimana Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

"Jadi, Polri tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan konstitusi. Sebenarnya ini persoalannya sederhana. Tinggal ganti aja SK Kapolri yang ada, tidak perlu berbelit. Semua sebenarnya tergantung Kapolri. Diganti atau tidaknya aturan ini tergantung kemauan dari Kapolri. Saya harap, Kapolri responsif dengan aspirasi dari masyarakat soal jilbab untuk Polwan ini," tegasnya.

Di sisi lain pula, Komnas HAM menurut Aboe Bakar, diminta untuk jangan bungkam. Mereka harus menjalankan fungsinya. Menurutnya, Komnas HAM jangan hanya gembar-gembor ketika hak minoritas dilanggar, namun mestinya juga harus berteriak ketika hak asasi mayoritas dizalimi.

Suara Pembaruan

Penulis: WIN

Sumber:Suara Pembaruan