Sejumlah polisi, TNI, dan mobil Gegana Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersiaga di halaman Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta, Kamis (20/6).

Jakarta - Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menggelar persidangan terhadap pelaku kekerasan dan penyerangan Lapas Cebongan Sleman. Berkenaan dengan persidangan tersebut, Koalisi Rakyat Pemantau Peradilan Militer (KRPM) meminta agar sidang dapat diselenggarakan secara terbuka dan setransparan mungkin.

"Publik termasuk organisasi masyarakat sipil dan media harus diberikan akses yang seluas-luasnya untuk mengikuti, memantau dan meliput persidangan ini," kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, Kamis (20/6).

Dijelaskan, transparansi menjadi agenda penting dalam persidangan kasus cebongan, sesuai dengan janji yang sering diucapkan Kementerian Pertahanan maupun petinggi-petinggi TNI. Terutama pada saat awal penyelidikan kasus yang mencoreng kedaulatan bangsa tersebut.

Poengky menegaskan, keterbukaan dan transparansi persidangan penting dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip fair trial dan pengadilan yang bebas dan independen benar-benar ditegakkan di dalam proses kasus tersebut.

Menurutnya, dalam rangka transparansi dan adanya akses publik yang seluas-luasnya untuk hadir dan memantau persidangan, maka pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin kelancaran dan keamanan persidangan, harus bisa memastikan bahwa tidak akan ada tindakan intimidatif dari pihak manapun kepada publik yang hadir dalam persidangan.

"Tiadanya tindakan intimidatif, baik dari aparat negara maupun unsur masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang berniat mengikuti persidangan, akan sangat membantu di dalam menciptakan kenyamanan bagi publik. Terutama dalam pemantauan maupun transaparasi persidangan itu sendiri," ujar Poengky.

Ditambahkan, sudah semestinya proses pengadilan kasus Cebongan menjadi salah satu bukti bahwa telah ada perubahan paradigma dalam persidangan di dalam Pengadilan Militer. Dari yang semula tertutup, menjadi pengadilan yang terbuka dan bisa diakses publik dengan mudah.

"Pengadilan Militer harus memberi bukti kepada masayarakat, bahwa tidak ada seorang pun warga negara yang kebal hukum. Setiap warga negara sama dihadapan hukum," tegas Poengky.

Oleh karena itu, pengadilan kasus Cebongan harus digelar seobjektif mungkin. Tindakan extra-judicial killing yang dilakukan para pelaku dalam kasus Cebongan merupakan kejahatan serius dan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Keseriusan pengadilan kedepannya juga akan memiliki andil besar dalam menciptakan efek jera bagi oknum-oknum TNI untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai hukum dan HAM.

Sejalan dengan janji yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan dan petinggi TNI untuk menggelar persidangan yang transparan terhadap kasus cebongan, Koalisi Rakyat Pemantau Peradilan Militer (KRPM) akan turut serta memantau keseluruhan proses persidangan.

Pemantauan yang dilakukan KRPM guna memastikan bahwa prinsip-prinsip fair trial dijalankan selama proses persidangan. Selain itu, hakim juga harus bisa memastikan tegaknya prinsip independensi dan imparsialitas pengadilan dalam penanganan perkara ini.

"Hasil pemantauan dari KRPM nantinya akan disampaikan pula kepada publik. Nantinya, publik juga turut menilai sejauhmana kualitas persidangan kasus Cebongan, terutama di dalam menerapkan hukum dan menghadirkan keadilan," jelas Poengky

PPRM sendiri merupakan koalisi dari sejumlah lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil dan LSM seperti Pusham UII, Pukat UGM, Fisip UAJY, LBH Yogyakarta, ICM, PBHI Yogyakarta, JPP DIY, AJI Yogyakarta, ELSAM, Imparsial.

 

Suara Pembaruan

Penulis: Y-7/AF

Sumber:Suara Pembaruan