Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tejocahyono saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta

Jakarta - Tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Setyabudi Tejocahyono, kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan Setyabudi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

"Ya, ST diperiksa sebagai tersangka," kata Priharsa di kantor KPK, Senin (24/6).

Selain itu, kata Priharsa, sopir Setyabudi bernama Rahmat juga ikut dipanggil untuk diperiksa KPK. Menurut Priharsa, Rahmat diperiksa lantaran ia diduga mengetahui dan memiliki informasi soal suap kepada Mantan Wakil Pengadilan Negeri Bandung.

KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini, penyelenggara negara yang tertangkap tangan tengah melakukan tindak pidana korupsi adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, bernama Setyabudi Tejocahyono.

Setyabudi ditangkap setelah menerima uang suap dari pihak swasta yang diketahui bernama Asep di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Bandung.

Selain itu, KPK juga menangkap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bernama Herry Nurhayat dan Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Bandung, yaitu Pupung di Kantot Pemkot Bandung.

Dalam peristiwa tangkap tangan itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp 150 juta. Selain itu, di dalam mobil milik Asep, KPK juga menemukan uang yang jumlahnya diduga Rp 350 juta.

KPK yang kemudian melakukan penggeledahan menemukan sejumlah uang di ruang kerja Setyabudi. Satu di dalam tas berwarna coklat dan di dalam amplop warna coklat. Uang di dalam tas coklat sudah dibagi-bagi dalam amplop coklat. Setiap amplop berisi uang dalam nominal yang berbeda.

Di setiap amplop ada yang berisi Rp 279 juta, Rp 14 juta, Rp 15 juta, Rp 5 juta dan Rp 6 juta. Kemudian juga ada yang berbentuk dollar, yaitu US$ 5000 dalam bentuk 100 dollar sebanyak 50 lembar.

Dalam amplop tersebut terdapat tulisan. Masih di dalam tas, ditemukan pula buku tabungan milik Setyabudi.

Sementara, di amplop di luar tas coklat, KPK menemukan uang dalam pecahan dollar senilai US$ 7500, terdiri atas uang pecahan US$ 100 sebanyak 75 lembar.

Di ruangan, ada map berisi fotokopi salah satu keterangan saksi dulu di bawah sumpah. Di tas itu ada berkas fotokopi Berita Acara Pemeriksaan kasus bantuan sosial. Juga ada kuitansi senilai Rp 50 juta.

Suap hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono oleh pihak swasta bernama Asep diduga terkait korupsi bantuan sosial (bansos) di Bandung.

KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Setyabudi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tiga tersangka lainnya yang merupakan penyuap Setyabudi, yaitu Herry Nurhayat, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Bandung, Asep, perantara yang menyerahkan uang Rp 150 juta kepada Setyabudi dan Toto Hutagalung disangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1, atau Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 11 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Satu orang yang ikut diamankan KPK dalam peristiwa tangkap tangan itu, yaitu Pupung dibebaskan oleh KPK.

Ihwal peran pihak swasta bernama Toto Hutagalung, ia merupakan orang memerintahkan Asep untuk memberikan uang Rp 150 juta kepada Setyabudi.

KPK masih menelusuri apakah Toto menyuruh Asep atas inisitaif sendiri ada suruhan dari pihak lain.

Berdasarkan penelusuran Beritasatu.com, Toto merupakan pimpinan ormas Gasibu Padjajaran. Toto juga diketahui orang dekat Walikota Bandung, Dada Rosada.

Dada juga sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan oleh KPK.

Setyabudi diketahui merupakan Ketua majelis hakim perkara korupsi bansos APBD Kota Bandung.

Dalam perkara tersebut sejumlah pejabat pemerintah kota Bandung dimejahijaukan. Mereka adalah Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kota Bandung Rochman, Kepala Bagian Tata Usaha Uus R, ajudan Wali Kota Bandung Yanos Septadi, ajudan Sekretaris Daerah Luthfan Barkah, staf keuangan Firman Himawan, dan kuasa bendahara umum Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana.

Para terdakwa tersebut hanya divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan penjara.

Padahal, sebelumnya Jaksa menuntut para pejabat Pemerintah Kota Bandung dengan pidana penjara selama tiga sampai empat tahun.

Lihat Juga Video KPK Segera Tetapkan Dada Rosada Sebagai Tersangka

Penulis: Rizky Amelia/FEB