Ahmad Fathanah Minta Dakwaan Batal Demi Hukum

Ahmad Fathanah Minta Dakwaan Batal Demi Hukum
Ahmad Fathanah ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Novy Lumanauw Senin, 1 Juli 2013 | 15:25 WIB

Jakarta - Terdakwa perkara suap dan pencucian uang Ahmad Fathanah meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, menyatakan surat dakwaan milik Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memenuhi kriteria. Sehingga, dinyatakan batal demi hukum.

"Mohon kiranya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi (nota keberatan). Menyatakan surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 KUHAP. Sehingga, menyatakan perkara tidak dapat diperiksa," kata Yuda Adrian saat membacakan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (1/7).

Menurut Yuda, dalam dakwaan penuntut umum tidak menerangkan secara jelas perbuatan terdakwa Fathanah dilatarbelakangi perintah dari terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq atau tidak.

Selain itu, lanjut Yuda, dalam dakwaan penuntut umum juga tidak menguraikan apakah Menteri Pertanian (Mentan) benar-benar mengabulkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi atau tidak.

Demikian juga, dakwaan mengenai pencucian uang tidak dijelaskan secara rinci perihal tindak pidana korupsi awalnya atau di mana tindak pidana korupsinya.

"Penuntut umum tidak menguraiakan korupsi yang mana, siapa yang korupsi, kapan dilakukannya dan di mana dilakukannya," kata Yuda.

Yuda mengatakan bahwa Fathanah diduga menerima Rp 35,408 miliar dari Yudi Setiawan. Tetapi, dalam uraian berikutnya dikatakan bahwa kliennya menerima uang Rp 12,867 miliar dari Yudi Setiawan. Sehingga, dakwaan dinyatakan tidak cermat.

Seperti diketahui, Ahmad Fathanah didakwa bersama-sama mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar. Suap tersebut diterima dengan imbalan meloloskan penambahan kuota impor daging sapi bagi PT Indoguna Utama di Kementrian Pertanian (Kementan).

Menurut Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), uang suap tersebut diserahkan PT Indoguna Utama untuk Luthfi melalui Fathanah dengan maksud agar Luthfi selaku Presiden PKS memengaruhi pejabat di Kementan.

“Supaya menerbitkan surat rekomendasi untuk rekomendasi pemasukan atas permohonan kuota impor daging sapi 10 ribu ton untuk tahun 2013 yang diajukan PT Indoguna Utama dan anak perusahannya,” kata Jaksa Afni Carolina saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/6).

Jaksa menguraikan, Fathanah menerima uang dari Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi dalam kurun waktu 5 Oktober 2012 sampai 29 Januari 2013 di Angus Beef Steak House, Senayan City, Jakarta dan kantor PT Indoguna Utama. Uang itu merupakan bagian dari commitment fee sebesar Rp 40 miliar dari PT Indoguna Utama untuk Luthfi.

“Terdakwa mengetahui bahwa uang itu untuk menggerakan Luthfi Hasan Ishaaq selaku Anggota DPR dan Presiden PKS untuk membantu menerbitkan surat persetujuan penambahan kuota impor daging PT Indoguna Utama,” papar Jaksa.

Karenanya, Fathanah dijerat dengan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan pertama pertama, Fathanah dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b UU Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan pertama kedua, Fathanah dijerat pasal Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan dalam dakwaan pertama ketiga, Fathanah dijerat dengan Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pasal korupsi, oleh jaksa, Ahmad Fatnahah juga dijerat pasal pencucian uang. Pasalnya, Fatnahah diduga telah mengalihkan, mengubah bentukan atau perbuatan lainnya terkait hartanya yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Atas perbuatannya tersebut, Fatnahah juga dijerat Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaa kedua. Sedangkan dalam dakwaan ketiga Fathanah dijerat Pasal 5 UU TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Lihat Juga Video Dakwaan JPU Fathanah Dianggap Tidak Jelas

CLOSE