Ketua KPK, Abraham Samad (Foto:JakartaGlobe)

Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad menanggapi surat Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada presiden, soal keluhan narapidana kasus korupsi yang tidak bisa mengajukan remisi.

Kepada BeritaSatu.com, Abraham menilai tindakan Priyo yang menyuarakan aspirasi warga binaan pemasyarakatan itu sebagai sesuatu yang wajar. Namun, Abraham mengingatkan adanya kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung upaya memberantas korupsi secara radikal.

"Saya pikir, wajar-wajar saja mereka mengeluarkan pendapat. Yang penting, seharusnya kita semua punya kewajiban untuk mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi secara radikal," kata Abraham melalui pesan singkat, Minggu (14/7).

Seperti diketahui, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, mengakui dirinya pernah mengirim surat kepada Presiden soal keluhan narapidana kasus korupsi yang tidak bisa mengajukan remisi. Beritasatu.com mendapatkan copy surat Priyo kepada Presiden yang juga ditembuskan ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) itu.

Dalam surat tersebut, Priyo mengungkap bahwa surat tersebut hanyalah sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat. Priyo di surat itu menyampaikan bahwa narapidana kasus korupsi merasa haknya untuk menerima remisi terganjal oleh Peraturan Pemerintah No.99/2012.

Berikut surat Priyo tertanggal 22 Mei 2013 kepada Presiden:

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat pengaduan masyarakat dari perwakilan narapidana, perihal permohonan perlindungan hukum, terkait pemberlakukan ketentuan Pasal 34 A Peraturan Pemerintah No.99/2012 yang sangat merugikan warga binaan pemasyarakatan.

Menurut pelapor dampak dari pelaksanaan Pasal 34A PP No.99/2012 tersebut, para warga binaan pemasyarakatan untuk kasus tertentu tidak dapat mengajukan hak mendapatkan remisi dari Presiden, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga menganggap Pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, UU No.12/1995 tentang Pemasyarakatan dan UU No.39/1999 tentang HAM.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang RI No.27/2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD RI pasal 6 huruf s tentang tugas dan wewenang DPR RI untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, kami merasa wajib meneruskan laporan tersebut kepada pemerintah/instansi terkait khususnya Presiden RI untuk mendapatkan solusi.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wakil Ketua DPR RI/ Korpolkam

Priyo Budi Santoso

 

Penulis: Rizky Amelia