Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menyaksikan pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Alim,  di Istana Negara Jakarta, Senin (24/6

Jakarta - Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengemukakan tugas Mahkamah Konstitusi (MK) sebenarnya tidak didominasi oleh pengurusan sengketa Pilkada ketimbang judicial review (JR) terhadap Undang-Undang (UU).

Menurut dia, yang terjadi selama ini dikarenakan kebanyakan kasus yang diangkat oleh kalangan media hanya menyangkut sengketa pilkada ketimbang pembahasan Judicial Review UU.

"Sama saja, pengujian UU di MK juga menumpuk, cuma memang tidak seramai pilkada dalam pemeriksaaan pembuktiannyan. Jadi, seolah pilkada ramai. Padahal JR UU juga ramai," kata Irman di Jakarta, Senin (22/7).

Ia menjelaskan yang tidak terjadi selama ini adalah impeachmet (pemecatan) presiden dan pembubaran partai politik (parpol) oleh MK.

Menurutnya, sangat keliru jika ada anggapan yang menginginkan MK hanya difokuskan ke satu bidang saja seperti masalah JR semata.

"Semua berjalan sesuai kewenangan. Pilkada sudah tepat di MK karena pilkada adalah regim pemilu. MK tidak bisa diarahkan untuk fokus ke kewenanagan yang mana. Semua kembali ke UUD 45 saja," tegasnya.

Suara Pembaruan

Penulis: R-14/FER

Sumber:Suara Pembaruan