Komjen Pol Budi Gunawan dan Irjen Pol Badrodin Haiti, calon kapolri

Medan - Kapolri pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pengganti Jenderal Polisi Timur Pradopo bakal diganti setelah pemilu pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 mendatang. Oleh karena itu, Presiden pun diharapkan mempertimbangkan pengangkatan calon Kapolri, yang bisa dipensiunkan lebih cepat dari masa dinas yang seharusnya berakhir di usia 58 tahun.

"Sudah menjadi tradisi setiap Presiden pemenang pemilu langsung menyusun kabinetnya, termasuk mengganti pemimpin dari aparatur penegak hukum. Kapolri pengganti Timur Pradopo bisa tetap menjabat jika Partai Demokrat (PD) kembali memenangkan Pilpres 2014 mendatang," ujar Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Gandi Parapat, Sabtu (27/7).

Gandi mengatakan, peluang PD untuk dapat memenangkan Pilpres tahun mendatang, bisa terjadi meski kemungkinan tersebut sangat tipis. Sebaliknya, jika calon presiden (Capres) yang diusung PD kalah dalam bursa pertarungan itu, justru berimbas pada Kapolri pilihan Presiden SBY, Agustus mendatang. Artinya, Kapolri yang menjadi pilihan SBY bakal dipensiunkan lebih cepat.

"Mulai dari era Presiden Gusdur, Megawati Soekarnoputri, sampai kepemimpinan Presiden SBY. Saat memenangkan Pilpres di tahun 2004, SBY langsung mengangkat Kapolri baru. Kapolri masa kepemimpinan Jenderal Pol Dai Bachtiar langsung digantikan Jenderal Pol Sutanto. Saat itu, Dai Bachtiar dipensiunkan lebih cepat dari masa dinasnya masih 1,5 tahun," katanya.

Menurutnya, pengangkatan dan pemberhentian jabatan seorang Kapolri, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Hak prerogatif Presiden tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan. Bahkan, Presiden SBY dalam mengangkat Kapolri, tidak akan mengabaikan UU 2/2002. Dalam UU itu juga tidak membatasi usia seorang calon, apalagi tentang masa dinas 2 tahun.

"Saya berkeyakinan, Presiden sudah mengantongi nama calon Kapolri. Calon Kapolri yang menjadi pilihan Presiden itu sangat merakyat. Presiden lakukan itu supaya tidak ada lagi pembakaran dan pengrusakan kantor polisi oleh massa yang tidak puas terhadap Polri. Kasus pembakaran itu kan sering terjadi oleh massa," katanya.

Ditambahkan, Presiden menginginkan Kapolri yang bisa mengembalikan citra Polri dari sorotan masyarakat. Calon tersebut tentunya dapat menyatukan seluruh angkatan, termasuk bisa mengayomi jajaran, dan berani memberantas korupsi di dalam institusi Polri.

Selain itu, Presiden juga akan mempertimbangkan kasus Cebongan, pembakaran Polres Oku dan lainnya. Kasus itu muncul karena massa merasa kurang mendapatkan adanya keadilan, apalagi pascatewasnya anggota Kopassus di Sleman, Yogyakarta.

"Keputusan Presiden dalam mengangkat orang tersebut sejalan dengan harapan TNI. Soalnya, TNI mengharapkan saudara institusinya itu benar-benar tegas dan memberikan keadilan, utamanya memberantas preman," ungkapnya.

Gandi mengakui, informasi tentang nama Kapolri sudah dikantongi Presiden SBY, berdasarkan issue yang terhembus dari kalangan Istana. Dan, kabar itu semakin menguat karena informasi itu dibenarkan kerabat keluarga terdekat Cikeas. Pilihan SBY bisa berubah jika ada faktor lain.

Namun, sulit untuk mengubah pilihan SBY yang memilih Kapolri demi memenuhi keinginan masyarakat tersebut. Sebab, SBY sangat menginginkan Pemilu tahun mendatang berjalan lancar, aman dan memberikan keadilan.

Suara Pembaruan

Penulis: 155/NAD

Sumber:Suara Pembaruan