DPR Sahkan Moeldoko Sebagai Panglima TNI

DPR Sahkan Moeldoko Sebagai Panglima TNI
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Moeldoko menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI di ruang Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8). Komisi I menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal TNI Moeldoko yang direkomendasikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kemudian diteliti rekam jejaknya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komnas HAM. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao / Joanito De Saojoao )
Markus Junianto Sihaloho Selasa, 27 Agustus 2013 | 11:58 WIB

Jakarta - Rapat Paripurna DPR akhirnya memutuskan untuk menyetujui usulan Presiden SBY agar Jenderal (TNI) Moeldoko diangkat menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana (TNI) Agus Suhartono.

Keputusan pengangkatan Moeldoko itu disetujui oleh seluruh fraksi di DPR.

"Apakah setuju mengangkat Jenderal (TNI) Moeldoko sebagai Panglima TNI yang baru?" tanya Pemimpin Sidang Paripurna, Priyo Budi Santoso.

Pertanyaan itu dijawab dengan seruan "setuju" oleh peserta sidang, di Jakarta, Selasa (27/8). Priyo pun mengetuk palu sidang tanda keputusan sudah diambil.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin menjelaskan, berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2013, dan keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi pada 19 Agustus 2013, Komisi I DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan persetujuan mengenai pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.

Dalam rangka proses pemberian persetujuan terhadap penghentian dan pengangkatan Panglima TNI, sebagai kelengkapan administrasi, calon Panglima TNI telah menyerahkan bukti penyerahan laporan kekayaan penyelenggara negara, NPWP, SPT Pajak tahun terakhir, daftar riwayat hidup, dan surat keterangan berbadan sehat.

Selanjutnya, pada pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI pada Agustus 2013, Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan visi dan misi calon Panglima TNI. Antara lain tentang inovasi sistem manajemen TNI yang lebih terintegrasi, profesionalisme TNI, dan keutuhan NKRI, dan dilanjutkan dengan tanya-jawab dan dialog terkait visi dan misi calon Panglima TNI.

Setelah uji kepatutan dan kelayakan dilakukan, Komisi I DPR RI menyelenggarakan rapat intern yang membahas dan menilai hasil uji kelayakan calon Panglima TNI.

Rapat memutuskan dua hal. Yakni, kata Hasanuddin, menyetujui pemberhentian Laksamana TNI Agus Suhartono sebagai Panglima TNI.

"Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas capaian-capaian dan penilaian positif terhadap kinerja Panglima TNI," ujarnya.

"Kedua, memberikan persetujuan pengangkatan Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima TNI secara musyawarah dan mufakat."

Atas nama Pimpinan Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin menyatakan pihaknua mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI, masyarakat, dan kalangan pers atas seluruh perhatian, masukan, dan peliputan yang diberikan selama proses uji kepatutan dan kelayakan.

 

Lihat Juga Video Moeldoko Bakal Benahi SDM dan Modernisasi Sistem Persenjataan

CLOSE