Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKH MK) Harjono (tengah) bersama Sekretaris MKH MK Guru Besar Hukum UI Hikmahanto Juwana (dua kiri) dan para anggota (dari kiri) Wakil Ketua Komisi Yudisial Abbas Said, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan mantan ketua Mahkamah Agung Bagir Manan berfoto usai rapat perdana MKH MK dengan agenda penentuan pimpinan majelis dan agenda kerja di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).

Jakarta - Ketua Majelis Kehormatan yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (9/10) malam.

Terlihat, Ketua Majelis Kehormatan, Harjono dan sekretaris Majelis Kehormatan Hikmahanto Juwana menyambangi KPK sekitar pukul 19.30 WIB.

Ketika dikonfirmasi perihal kedatangannya, Harjono mengatakan untuk memperoleh informasi dari KPK terkait Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar. Mengingat, majelis kehormatan juga sedang berkerja mencari pelanggaran etik dan penyimpangan yang dilakukan Akil.

"Kami, jika boleh menambah informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas majelis kehormatan hakim. Keterangan tentang Pak Akil," kata Harjono setibanya di kantor KPK, Jakarta.

Namun, Harjono mengaku belum mengetahui informasi apa yang akan diminta oleh majelis kehormatan. Sebaliknya, menyerahkan semuanya kepada KPK.

Lebih lanjut Harjono berharap bahwa kedatangan majelis kehormatan tidak menggangu proses penyidikan KPK terkait Akil Mochtar.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan bahwa kedatangan majelis kehormatan MK untuk berkoordinasi tentang pemeriksaan terhadap tersangka Akil Mochtar.

"MKH ditemui oleh Wakil Ketua KPK, Pak Zulkarnain dan Pak Adnan Pandu Praja, dan deputi penindakan," kata Johan Budi.

Seperti diketahui, penyidik KPK tidak datang ketika dijadwalkan untuk dimintai keterangan oleh Majelis Kehormatan.

Perihal ketidakdatangan tersebut, Johan Budi menjelaskan bahwa ada aturan di KPK yang menyatakan bahwa penyidik dilarang bersaksi selain di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Semua berawal pada Selasa (2/10) malam, KPK menangkap tangan Akil Mochtar di rumahnya, kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Bersama Akil juga turut diamankan anggota Komisi II DPR Chairun Nisa dan pengusaha bernama Cornelis.

Menyikapi penangkapan tersebut, MK langsung reaktif dengan membentuk Majelis Kehormatan yang diketuai oleh Harjono.

Kemudian, setelah melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam, Ketua KPK, Abraham Samad menetapkan Akil Mochtar sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten.

Terhadap Akil diduga menerima Rp 3 miliar untuk pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas dan Rp 1 miliar untuk sengketa Pilkada Lebak, Banten.

Atas perbuatannya terkait kasus sengketa pengurusan Pilkada Gunung Mas, Akil disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, untuk kasus terkait Pilkada Lebak, Banten, Akil dijerat dengan Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 6 ayat 2 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saat ini, Akil tengah menjalani masa penahanan 20 hari pertama di Rumah Tahanah (Rutan) Jakarta Timur cabang KPK yang terletak di basement gedung lembaga antikorupsi tersebut.

Suara Pembaruan

Penulis: N-8

Sumber:Suara Pembaruan