Akhirnya Agus Condro dapat menghirup kembali udara kebebasan.
Bentuk penghargaan bagi pelaku tidak pidana korupsi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum

Bebasnya Agus Condro, terpidana dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, seperti memberi secercah sinar terang di tengah gelapnya perlakuan bagi para whistleblower di Tanah Air.

Mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan dijebloskan ke dalam penjara pada 16 Juni lalu karena terbukti menerima cek pelawat dalam pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI.

Agus dibebaskan Selasa (25/10) dari Lembaga Pemasyarakatan Alas Roban, Jawa Tengah setelah menjalani sepertiga dari 15 bulan masa tahanan. Sebelumnya dia juga menerima remisi 1,5 bulan.

"Benar. Tadi sore pukul 16.00 WIB, saya sudah keluar tahanan dan bebas bersyarat," kata Agus, melalui pesan singkat kepada wartawan.

Sementara itu Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengatakan pembebasan Agus Condro merupakan bentuk penghargaan bagi pelaku tidak pidana korupsi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

"Ini membawa pesan bagi justice collaborator yang membantu pengungkapan kasus korupsi tetap mendapat penghargaan," kata Denny.

Menurut Denny, penghargaan akan diberikan kepada pemberani seperti Agus apabila telah memenuhi lima elemen.

Elemen pertama adalah mengakui tindak pidana korupsi yang dilakukan. "Kedua, dia mengembalikan uang hasil korupsi," ia melanjutkan.

Denny menyebut elemen ketiga harus memberikan informasi yang terbukti akurasinya soal tindak pidana korupsi. Keempat, Lembaga Perlindugan Saksi dan Korban (LPSK) menetapkan orang tersebut sebagai whistleblower.

"Lima, selama proses hukum, dia benar-benar  bekerjasama. Tidak buron, tidak melakukan banding," tegas Denny.

Bukan Tahanan Biasa

Agus memang bukan tahanan korupsi biasa. Dia berjasa melaporkan adanya pembagian cek pelawat kepada sejumlah anggota DPR sesuai terpilihnya Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI.

Beberapa anggota DPR yang terlibat dalam kasus yang dilaporkan Agus kemudian dipenjara, termasuk beberapa rekan Agus dari PDI Perjuangan. Tidak heran jika Agus kemudian dipecat oleh partainya sendiri.

Pembebasan bersyarat Agus sayangnya belum dirasakan oleh beberapa pemberani lain di Tanah Air yang mengungkap kasus-kasus korupsi. Sebut saja Vincentius Amin Sutanto yang divonis 11 tahun penjara meski telah melaporkan kasus penggelapan pajak Asian Agri.

Perlakuan yang sama juga diterima oleh Komisaris Jenderal Susno Duaji yang dituntut tujuh tahun penjara setelah mengungkap kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Meski telah bebas karena hak penahanan pengadilan telah habis pada Februari silam, status hukum Susno masih menggantung.

Tetapi sejarah perlakuan buruk pada para pengungkap kasus korupsi di negeri ini punya sejarah panjang. Masih ingat dengan Khairiansyah Salman mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan yang membongkar korupsi di Komisi Pemilihan Umum pada 2005 silam?

Alih-alih mendapat penghargaan karena prestasinya itu, Khairiansyah ketika itu justru dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus Dana Abadi Umat.

Karenanya langkah pemberian bebas bersyarat bagi whistleblower seperti Agus diharapkan menjadi langkah awal bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia, khususnya bagi mereka yang mau bekerjasama membongkar kasus korupsi di Tanah Air.

Harapannya dengan jaminan hukum seperti itu, semakin banyak orang yang berani membongkar penyimpangan-penyimpangan para penyelenggara negara di Nusantara.

Penulis: