Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang Andi Alfian Mallarangeng (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (17/10).

Jakarta - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng melempar tanggung jawab penggunaan mekanisme anggaran multiyears atau tahun jamak kepada mantan Sekretaris Pemuda dan Olahraga (Sesmepora) Wafid Muharram.

Harry Pontoh, pengacara Andi mengatakan soal perubahan anggaran dari tahun tunggal ke tahun jamak, kliennya hanya dilapori oleh Wafid.

"Memang (inistiatif Wafid merubah anggaran tahun tunggal menjadi tahun jamak). Jadi dilaporkan, itu sudah beres yah. Yah sudah beres," kata Harry di kantor KPK, Senin (18/11).

Mekanisme anggaran tahun jamak, menurut Harry, sebenarnya dibenarkan apabila proyek tersebut lebih dari satu tahun anggaran.

"Tapi ternyata kami temui bahwa dalam pengajuan multiyears itu ada pelanggaran, itu permasalahannya," kata Hary.

Pelanggaran dan permasalahan dalam mekanisme tahun jamak itu, kata Hary, berupa adanya proses ijon. Di mana sejumlah pihak meminta agar dimenangkan dalam proyek Hambalang.

Beberapa waktu lalu, KPK menahan Andi di Rumah Tahanan KPK untuk 20 hari pertama.

Dalam audit Hambalang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nama Andi disebut ikut bertanggung jawab. Andi disebut tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai menteri dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak. Hal ini berakibat Sekretaris Kempora mengusulkan permohonan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan. Padahal itu melampaui kewenangan Ses Kempora.

Andi juga disebut tidak melaksanakan wewenangnya dalam penetapan pemenang lelang pengadaan barang dan jasa di atas Rp 50 miliar. Dia dinilai membiarkan Sekretaris Kempora melakukan penetapan pemenang lelang proyek Hambalang ini.

Andi ditetapkan menjadi tersangka pada Desember tahun lalu. Andi berstatus tersangka dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pemuda dan Plahraga, serta pengguna anggaran proyek Hambalang.

Ia disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) 30/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 3 mengatur soal penyalahgunaan kewenangan yang meyebabkan kerugian negara. Sementara Pasal 2 Ayat (1) melakukan pelanggaran hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan perhitungan BPK, Proyek ini menyebabkan kerugian negara Rp 463 miliar.

Penulis: Rizky Amelia