Hadir di Sidang, Nasir Djamil Ingin dengar Pembelaan Luthfi Hasan

Hadir di Sidang, Nasir Djamil Ingin dengar Pembelaan Luthfi Hasan
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan mendengarkan pembacaan tuntutan di Tipikor, Jakarta, Rabu (27/11). ( Foto: Antara / Puspa Perwitasari )
Aris Cahyadi / MUT Rabu, 4 Desember 2013 | 16:51 WIB

Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil nampak mendatangi Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (4/12). Kedatangannya untuk menyaksikan sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) terdakwa kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

"Saya belum pernah hadiri sidang LHI (Luthfi Hasan Ishaaq). Saya mau hadir dengar pembelaan beliau. Saya juga ingin dengar argumentasi penasihat hukum LHI sekaligus lihat suasana sidang," kata Nasir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/12).

Lebih lanjut Nasir mengaku dirinya sempat menghadiri sidang Luthfi lantaran di DPR sedang tidak ada kegiatan. "Kebetulan masing-masing pengurus punya agenda. Kebetulan di DPR jadwalnya kosong jadi saya datang kemari," kata. Nasir.

Ketika dikonfirmasi terkait petinggi PKS lain yang bakal hadir dalam persidangan Luthfi, Nasir mengaku dirinya belum tahu.

"Setahu saya, saya sendiri. Saya tidak tahu ada teman lain. Di grup BBM katanya ada teman-teman yang mau kesini juga tapi gak tahu," imbuhnya.

Sebelumnya, Luthfi dituntut hukuman 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tuntutan tersebut merupakan akumulasi hukuman terkait kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang.

Dalam kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi, Luthfi dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Sedangkan dalam kasus dugaan pencucian uang, Luthfi dituntut hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun empat bulan kurungan.

Selain pidana penjara dan denda, Jaksa juga menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pindana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu Luthfi untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Sumber: Investor Daily
CLOSE