Gerebek Tambang Nikel Ilegal, Polri Selamatkan Rp 563 Miliar

Gerebek Tambang Nikel Ilegal, Polri Selamatkan Rp 563 Miliar
PT MBS di Konawe yang digrebek Bareskrim Polri. ( Foto: BeritaSatu/Farouk Arnaz / Farouk Arnaz )
Farouk Arnaz Kamis, 12 Desember 2013 | 17:10 WIB

Konawe - Perusahaan berinisial MBS yang menambang nikel secara ilegal di Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Konawe, Sulawesi Tenggara berpotensi merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Perusahaan yang digrebek oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim dalam sebuah operasi tertutup sejak seminggu terakhir ini itu mempunyai penguasaan lahan hingga 25 hektare dengan kandungan nikel di dalamnya.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Tipiter Brigjen Gatot Subiaktoro saat melakukan kunjungan ke lokasi pertambangan ilegal pada Kamis (12/12).

"Perusahaan ini kalau kita biarkan akan merusak dan merugikan. Inilah 'enaknya' kalau mereka mencuri barang milik Tuhan karena mereka pikir kegiatan mereka akan dibiarkan karena tidak ada yang melapor, seperti jika orang kehilangan motor," kata Gatot.

Jenderal bintang satu ini menjelaskan jika sementara ini perusahaan yang dimiliki oleh seseorang berinisial SS yang bisa ditetapkan sebagai tersangka telah menambang 15 ribu metrik ton nikel yang masih ditumpuk di stock pile di lokasi dan 30 ribu metrik ton yang sudah dipindahkan ke pelabuhan Mata, Kendari.

45 ribu metrik ton nikel itu telah disita berdasarkan penetapan pengadilan. Polisi juga telah menyita sejumlah alat berat dan truk.

"Harga permetrik nikel 40 USD dan saat ini dollar sudah bernilai Rp 12 ribu. Maka nilai 45 ribu metrik ton ini sudah sekitar Rp 21 miliar ditambah royaltinya sekitar Rp 1 miliar maka kerugian negara sudah mencapai Rp 22.6 miliar. Di pasar internasional bisa sampai Rp 40 miliar," imbuhnya.

Gatot menambahkan cadangan nikel yang belum dikeruk oleh PT MBS yang diketahui beroperasi sejak Februari lalu yakni lahan seluas 25 hektare.

"Kandungan nikel di lahan 25 hektar itu berpotensi merugikan negara Rp 563 miliar. Ini sangat merugikan bangsa Sementara ini sudah ada 30 saksi yang kita periksa dan kita masih cari barang bukti lainnya," imbuhnya.

CLOSE