Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (kanan).
Tembakau adalah objek hukum, bukan subjek hukum, karena itu tidak bisa diuji materiil.

Mahkamah konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil pasal tembakau [Pasal 113 ayat (2), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan], yang diajukan Bambang Sukarno, petani tembakau asal Temanggung Jawa Tengah.

"Menyatakan menolak permohonan pemohon seutuhnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, membacakan putusan, hari ini.

Mahfud menyebut UU Kesehatan diskriminatif karena hanya tembakau yang disebut sebagai tanaman yang mengandung zat adiktif.

Namun, menurut majelis hakim MK, tembakau merupakan objek hukum bukan subjek hukum, dan karena itu permohonan uji materiil ini salah alamat.

Objek hukum dapat dibeda-bedakan misalnya untuk kendaraan, ada kendaraan pribadi dan kendaraan umum.

Sama halnya dengan beras yang termasuk dalam sembilan bahan pokok [sembako], pemerintah memiliki kebijakan yang mengatur harga beras agar tidak mahal.

Dalam putusan ini terdapat dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim Akil Muchtar dan Hamdan Zoelva, sedangkan Ahmad Sodikin, walau punya alasan yang berbeda pula namun sepakat dengan keputusan uji materiil ini.

Akil mengatakan, seharusnya MK mengabulkan sebagian uji materi ini karena dalam pasal ini mengamankan zat adiktif lebih besar porsinya kepada rokok daripada zat lainnya.

Hal senada disampaikan Hamdan. Menurutnya, jika hanya tembakau termasuk zat adiktif membuat pemerintah membatasi produksi tembakau sehingga dapat merugikan petani tembakau.

Sedangkan Ahmad berpendapat, rokok dapat merusak kesehatan, sehingga negara harus membatasi meluasnya peredaran rokok. Menurut Ahmad sebuah kebijakan harus berdampak pada generasi akan datang. Jika kebijakan salah, maka generasi akan datang bisa menderita.

Penulis: /WEB