Jakarta – DPR dan Pemerintah diminta untuk menghentikan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permintaan itu disampaikan sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Komite untuk Pembaruan KUHAP. Komite berharap pembahasan revisi KUHAP dilakukan oleh anggota DPR periode 2014-2019.

“Kami semula mendorong pembahasan Rancangan revisi KUHAP selesai sesegera mungkin. Namun, melihat waktu kerja DPR periode sekarang tinggal tersisa hitungan bulan, Komite urung memberikan dukungan. Waktu yang tersedia sangat singkat. Sedangkan pasal dan daftar isian masalah yang harus dibahas cukup banyak, sekitar 1.169 daftar,” kata perwakilan Komite yang juga peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko S Ginting di Jakarta, Senin (27/1).

Dia menambahkan, materi dalam revisi KUHAP sangat kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Selain itu, revisi juga serta berdampak besar bagi struktur hukum. “Bila dipaksakan, hasilnya kurang berkualitas,” tegasnya.

Pada bagian lain, dia menyatakan pembahasan revisi KUHAP itu kurang melibatkan masyarakat. Dia mengungkapkan, dalam proses pembahasan, pihaknya memang pernah diundang pada rapat di Komisi III DPR pada 22 Mei 2013. Selain itu, ada juga beberapa kali diskusi dengan fraksi. Namun, lanjutnya, akses dokumen susah didapat.

“Kami desak pemerintah dan DPR memberikan jaminan pelibatan dan partisipasi masyarakat secara optimal, baik akses terhadap proses maupun dokumen,” tandasnya.

 

Suara Pembaruan

Penulis: C-6/YS

Sumber:Suara Pembaruan