Ruang Sidang Mahkamah  Konstitusi menguji Undang-undang
MK tolak permohonan uji materi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Federasi Serikat Buruh Indonesia, hari ini.

Pasal- pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 yang diujimaterikan oleh FISBI sendiri terdiri dari Pasal 1 angka 22 mengenai penyelesaian perselisihan antara buruh dan pengusaha terkait pemutusan hubungan kerja, Pasal 88 ayat 3 huruf a tentang kebijakan pemberian upah oleh perusahaan, Pasal 90 ayat 2 tentang ketentuan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan ketentuan minimum yang telah disyaratkan.

 Pasal 162 ayat 1 mengenai pemberian uang penggantian hak dari perusahaan bagi buruh yang mengundurkan diri serta, Pasal 171 yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan bagi buruh yang tidak mau menerima PHK yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa dalil- dalil permohonan yang diajukan oleh pihak Federasi Serikat Buruh Indonesia tidak beralasan hukum.

Untuk dalil pemohon terhadap Pasal 171 yang menganggap bahwa pemberian batas waktu paling lama satu tahun bagi pekerja yang tidak bisa menerima PHK nya untuk mengajukan gugatan ke PHI  sebagai sesuatu ketentuan yang memberikan batasan bagi pekerja untuk mencari keadilan misalnya.

Mahkamah berpandangan bahwa waktu satu tahun tersebut justru waktu yang sangat proporsional untuk menyeimbangkan kepentingan bukan hanya bagi pekerja tapi juga pengusaha.

Menurut Mahkamah, batasan waktu maksimal selama satu tahun tersebut justru penting untuk menjamin kepastian hukum yang adil, sehingga permasalahan yang melibatkan pengusaha dan buruhnya dapat diselesaikan secara cepat.

Pun begitu kata Mahkamah dalil yang diajukan oleh FISBI terhadap Pasal 88 ayat 3 UU Ketenagakerjaan, bahwa kebijakan pengupahan yang melindungi buruh yang meliputi pemberian upah minimum harus dimaknai sama dengan besaran kebutuhan hidup layak, menurut Mahkamah juga sudah terakomodasi semuanya dalam pasal 88 ayat 4 dalam uu yang sama.

"Pada prinsipnya semua permohonan pemohon agar upah minimum sama dengan besaran kebutuhan hidup layak sudah terakomodasi dalam Pasal 88 ayat 4 undang- undang a quo, walaupun dalam penetapannya memang perlu diperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi unsure penting untuk terpenuhinya upah minimum dimaksud," kata Hakim Konstitusi, M. Alim saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

 Sementara itu ketika ditemui usai persidangan Muh Hafidz, Kepala Kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Indonesia mengatakan bahwa sebenarnya dirinya dan teman- temannya di FISBI sudah bisa menebak keputusan Mahkamah tersebut sejak awal.

Meskipun mengaku sudah terima dengan putusan MK tersebut tapi dirinya tetap akan mengupayakan langkah gugatan lain.

"Kita akan melakukan judicial review ke MA mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2005 soal kebutuhan hidup layak itu harus diperbesar," kata Hafidz.

Menurut Hafidz, permen yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi.

"Masa peraturan menteri yang dibuat tahun 2005 lalu masih dijadikan dasar untuk menghitung upah tahun 2010 dan seterusnya, ini perlu di update," kata Hafidz

Penulis: /FER