Wakil Ketua BanggarDPR, Tamsil Linrung,
Program itu mendapat alokasi  APBN-P 2011 senilai Rp 1 triliun.

Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), disebut terlibat dalam proses  pengucuran anggaran dana percepatan Pembangunan infrastruktur daerah  transmigrasi (DPPIDT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Kemenakertrans), untuk alokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang  bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) tahun 2011.

Dugaan keterlibatan Tamsil itu diungkap oleh bekas Dirjen Pembinaan  dan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT), Djoko Sidik Pramono, ketika memberi kesaksian dalam perkara dugaan suap pencairan DPPIDT Kemenakertrans di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  (Tipikor) Jakarta, hari ini.
 
Menurut Djoko, Tamsil pernah mempertanyakan soal program KTM pada dirinya.

Program itu mendapat alokasi  APBN-P 2011 senilai Rp 1 triliun.

Djoko bercerita, Ali Mudhori, staf ahli Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Sindu Malik menemuinya untuk meminta diberi penjelasan soal KTM di  Hotel Crown.
 
"Itu sekitar bulan Februari 2011 di Hotel Crown. Saya diminta menjelaskan KTM di depan Tamsil, Sindu, Iskandar Pasojo (Acos)," kata Djoko.

Itu bukan pertemuan pertama. Menurut Djoko, setelah pertemuan di Hotel  Crown, Tamsil menindaklanjuti dengan mengajak Djoko bertemu untuk  menjelaskan soal KTM kepada satu direktur pada Direktorat Jenderal  (Dirjen) Perimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tamsil, kata Djoko, menelpon dan memberitahunya jika ia sedang berada di Puncak membahas anggaran. "Dia minta saya sampaikan perihal KTM tidak bisa dijelaskan melalui  telepon. Lalu Pramudio mengatakan bisa tidak besok jam 08.00 WIB ke kantor. Lalu saya datang," tutur saksi.


Penulis: