Salah satu Kuasa Hukum Budi Gunawan, Maqdir Ismail (kanan), saat sidang putusan praperadilan Budi Gunawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,16 Februari 2015.

Dipertanyakan, Hakim Sebut BG Bukan Penegak Hukum

Salah satu Kuasa Hukum Budi Gunawan, Maqdir Ismail (kanan), saat sidang putusan praperadilan Budi Gunawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,16 Februari 2015. (Suara Pembaruan / Ruht Semiono)

Yogyakarta - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai dalil hukum yang diterapkan Hakim Sarpin Rizaldi yang menyatakan Budi Gunawan tidak dapat disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena bukan penegak hukum dan bukan eselon I saat diduga mendapatkan gratifikasi perlu dipertanyakan.

“Yang kita pertanyakan bukan kapasitas Hakim Sarpin, tetapi dalil hukumnya, dan aneh, kalau Polisi dianggap bukan sebagai bagian dari penegak hukum,” kata peneliti Pukat UGM, Hifdzil Alim, Selasa (17/2).

Padahal, kata Hifdzil Alim, berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, disebutkan KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

“Apakah jabatan Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) yang disandang Budi tidak masuk dalam penyelenggara negara dan penegak hukum?” tanya Hifdzil Alim.

Menurutnya, pengertian aparat penegak hukum melekat pada institusi, termasuk lembaga-lembaga lain tidak disebut dalam sistem peradilan pidana seperti BPK atau BPKP tetap disebut penegak hukum.

Pertimbangan hukum tersebut akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ke depan, atas pertimbangan itu, akan banyak pihak dari legislatif dan eksekutif yang mengelak untuk diperiksa KPK.

“Komjen Budi Gunawan termasuk sebagai seorang pejabat negara karena sudah eselon dua,” ucapnya.

Dikatakan, eksekutif misalnya terduga kepala dinas lantas tidak bisa diperiksa KPK. “Ini bencana besar, lalu tersangka semua maju praperadilan dan lantas KPK dinyatakan tidak berhak mengusut korupsi kepala dinas," kata dia.

Dalil lain, lanjutnya, Budi Gunawan dikenal masyarakat hanya ketika dicalonkan menjadi Kapolri sehingga tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf b UU KPK tidak terpenuhi.

“Apakah kemudian para koruptor PNS golongan kecil yang tidak masuk eselon dibiarkan korupsi? Ini pintu gerbang keruntuhan KPK dan tentunya menjadi potret buram dalam reformasi birokrasi di era Jokowi,” tegasnya.

Pengamat hukum pidana UGM Sigit Riyanto menyatakan, menangnya kasus Komjen Budi Gunawan di sidang praperadilan akan menjadi yurisprudensi buruk.

Menurutnya, praperadilan Budi Gunawan bukan kompetensi praperadilan. Penetapan tersangka jelas bukan objek praperadilan. Hukum acara pidana tidak boleh diintrepetasikan lain dari yang tertulis.

“Ini sudah bencana karena nantinya siapa saja akan maju praperadilan dan kewenangan KPK akan dipreteli,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat sosial politik UGM Arie Sujito berpendapat, meski untuk melantik atau membatalkan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri, Presiden Jokowi menunggu hasil praperadilan. Namun, praperadilan bukan satu-satunya penentu keputusan Presiden.

“Presiden Jokowi boleh saja tak melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. Paling kan yang musuhi partai saja. Publik tetap akan berdiri di belakang Jokowi,” kata Arie.

Menurutnya, publik tahu apa yang terjadi di balik konflik KPK-Polri tersebut, namun Presiden Jokowi bertindak sangat hati-hati dan mencari opsi yang lebih minim risiko.

“Opsi tersebut diambil karena dinilai merupakan jalan tengah sebelum mengambil keputusan. Akan tetapi opsi ini justru membuat Presiden Jokowi lama mengambil keputusan sehingga permasalahan melebar ke mana-mana,” katanya.

Tetapi, ujar Arie, jika Presiden Jokowi tetap melantik dengan alasan status tersangka Budi Gunawan dibatalkan PN Jakarta Selatan, maka ongkos sosial yang harus dibayar akan terlalu mahal.

“Jokowi menjadi presiden karena rakyat dan dalam hal ini posisi presiden memang sangat dilematis. Melantik BG sama dengan berhadapan dengan rakyat, tidak melantik juga akan berhadapan dengan parlemen dan parpol. Saat ini, Presiden Jokowi menggunakan otoritas prerogatifnya,” tegas Arie.

Suara Pembaruan

Fuska Sani Evani

Suara Pembaruan