Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
Menurut Mendagri, pihaknya tak pernah membatalkan yang namanya perda minuman keras, melainkan hanya memberi klarifikasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta kepada organisasi-organisasi Islam untuk tidak menyebarkan komentar yang mengandung kebohongan mengenai isu pembatalan perda minuman keras.

"Hobi orang Indonesia itu, belum tahu, terus komentar. Termasuk hobi orang agama," kata Gamawan kepada Beritasatu.com, Rabu (11/1).

"Tanpa cek dan ricek. Ini sampai MUI ngomong. MUI pernah cek atau tidak? Kalau tidak cek, lalu komentar, itu bisa jadi fitnah. Komentar itu suka bohong, karena tidak tahu masalah (malah) berkomentar," ujarnya.

Gamawan mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengkritisi dirinya, telah salah menganggap kementeriannya membatalkan perda minuman keras. Menurutnya, dia sendiri tidak pernah membatalkan perda, karena menurut undang-undang (UU), yang berwenang membatalkan perda adalah Presiden.

"Selama dua tahun ini, perda minuman keras cuma sembilan, dan tidak kita batalkan, tapi kita klarifikasi. Klarifikasi itu dimaksudkan agar perda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," tambahnya.

Menurut Gamawan, perda-perda yang diklarifikasi itu tidak sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No 3 Tahun 1997 yang membagi minuman keras dalam tiga golongan: A, B dan C.

Untuk golongan B dan C, dengan kadar alkohol melebihi dari 5 persen dan 20 persen, menurut Gamawan, peredarannya harus dibatasi pada tempat-tempat tertentu seperti di hotel. Namun demikian, beberapa perda menurutnya telah menyalahi Keppres tersebut, karena melarang secara total penjualan minuman keras.

"Islam itu mengajarkan orang untuk bertanya dulu," kata Gamawan.

Penulis: /SES