Ilustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi
Gugatan Menteri Dalam Negeri Gawaman Fauzi terhadap KPU dan KIP Aceh merupakan gugatan sengketa kewenangan lembaga negara.

Sidang kedua gugatan Pemilukada  Aceh berlangsung di Mahkamah Konstitusi  (MK) hari ini pukul 16.00 WIB. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selalu pemohon memperbaiki gugatan sebagaimana permintaan hakim MK Minggu lalu. Sebelumnya pemohon adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), namun dalam sidang sore ini menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).  Posisi termohon berubah. KIP Aceh dijadikan sebagai termohon kedua dengan termohon utama adalah KPU.
 
Sidang sekitar 20 menit  memeriksa perubahan gugatan yang diajukan pihak pemohon. KIP Aceh yang diwakili pengacara Imran Mahfudi  belum mendapat kesempatan memberikan tanggapan.
 
"Tanggapan dari pihak KIP pada sidang berikutnya," kata Ketua majelis hakim Harjono.  Agar masalah kisruh Pemilukada Aceh ini cepat selesai, MK bertekad melakukan sidang maraton Selasa (17/1) pukul 09.00 WIB.
 
Sidang ketiga bakal berlangsung seru karena bersifat pleno. Persidangan ini dihadiri minimal tujuh hakim MK.  Pada kesempatan pertama, majelis hakim memberi kesempatan kepada pihak termohon, KPU dan KIP Aceh  menyampaikan tanggapannya. Setelah itu ada ada kemungkinkan Majalis hakim membuat keputusan sela.
 
Imran Mahfudi belum bisa memberikan penjelasan tanggapan yang disampaikan esok.

"Saya harus konsultasi dulu dengan KPU dan tim kuasa hukumnya,  sebab ada tambahan pihak termohon dalam gugatan yang diajukan Mendagri  hari ini," katanya dalam pernyataan tertulis kepada Beritasatu.com sore ini.
 
Gugatan Menteri Dalam Negeri Gawaman Fauzi terhadap KPU dan KIP Aceh merupakan gugatan sengketa kewenangan lembaga negara. Dalam gugatan itu, Gamawan meminta MK memberi  kewenangan kepadanya melakukan penundaan pemilukada di Aceh. Dengan kewenangan itu, Gawaman bermohon agar MK mengabulkan tuntutannya agar membuka kembali  masa pendaftaran untuk kandidat dalam Pemilukada Aceh.

Dalam persidangan Senin ini, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Dirjen Otda Prof. Djohermansyah Djohan tidak hadir. Mereka diwakili  Kabag Hukum Kemendagri DR Mualimin Abdi serta sejumlah staf lainnya.

Penulis: /FER