Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo saat pembukaan Rapim Polri 2012, di Mabes Polri, Selasa (17/1)
Kepolisian Republik Indonesia telah mengidentifikasi potensi eskalasi gangguan keamanan dan konflik komunal pada tahun 2012 hingga 2014.

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo mengatakan itu berdasarkan hasil pengolahan data statistik, polri sudah memetakan kerawanan untuk tahun 2012-2014.

"Yang menjadi dasar keamanan dan ketertiban nasional (kamtibnas) terdiri dari tiga variabel yaitu kepadatan penduduk, indeks tingkat kemiskinan yang berimplikasi pada kehidupan sosial dan juga pemilihan umum kepala daerah," ujarnya dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (17/1).

Rapim kali ini dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dari pemetaan itu, lanjut Kapolri, pihak kepolisian daerah sudah disiapkan untuk mengantisipasi eskalasi gangguan kamtibnas yang akan terjadi sepanjang 2012-2014.

Gangguan yang diproyeksikan memiliki level tinggi, sedang dan rendah tergantung dari karakter sosial suatu daerah.

"Untuk kamtibnas pada tahun 2012-2014 ada kecenderungan peningkatan kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, penculikan dan juga pemerkosaan," tuturnya.

Timur menjelaskan dari identifikasi yang telah dilakukan, Polda yang memiliki tingkat kerawanan tinggi adalah Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk tingkat kerawanan sedang adalah Polda Riau, Aceh, Jambi, Yogjakarta, Bali, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Papua.

Untuk tingkat kerawanan rendah adalah Polda Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara.

"Untuk tahun 2012-2014 perkiraan keamanan juga diperkirakan konflik komunal masih tetap tinggi," jelas Kapolri.

Ada lima penyebab potensi konflik komunal yaitu pertama terbatasnya akses masyarakat di bidang agraria, pola pemberian izin konsensi lahan yang tidak sesuai dan mengabaikan dampak ekologis, kemudian sengketa kepemilikan tanah yang belum selesai akibat tumpak tindihnya izin.

"Penyebab gangguan keamanan lainnya adalah meningkatnya suhu politik menjelang 2014 dan juga kesenjangan ekonomi di masyarakat," ujarnya di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Oleh karena itu, jelas Timur, pihaknya menyiapkan antisipasi preemptif dan preventif untuk penanganan keamanan yang bisa menganggu ketertiban masyarakat.

Penulis: