Ilustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi
Berpotensi melanggar hak konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28E UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pencekalan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saat mereka sedang melakukan penyelidikan atas sebuah perkara pidana sebagai inkonstitusional.

Dalam sidang putusan uji  materi terhadap Pasal 16 ayat 1 huruf (b) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, MK menyatakan pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum bagi seseorang untuk ke luar negeri sementara kasusnya masih dalam tahap penyelidikan bisa disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum.

Menurut MK, hal itu berpotensi melanggar hak konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28E UUD 1945.

Uji  materi ini sendiri dimohonkan oleh beberapa pengacara, di antaranya;  Rico Pandeirot, Afrian Bondjol, Racmawati, Yulius Irawansyah, Slamet  Yuwono, Dewi Ekuwi Vina dan Gusti Made Kartika.

Mereka menilai pasal tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon jika di kemudian hari para pemohon dicekal sebelum ada kejelasan tindak pidananya.

Kata Penyelidikan Tak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat
Dalam pertimbangannya, MK berpendapat penyelidikan masih dalam tahapan yang belum menentukan.

Karena dalam proses itu penegak hukum masih dalam tahapan menentukan ada tidaknya tindak pidana dan bukti awal untuk menentukan siapa pelakunya, sehingga penolakan seseorang untuk pergi ke luar negeri saat statusnya belum jelas menjadi tersangka bisa menghalangi gerak seseorang.

"Kata “penyelidikan dan” yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Mahfud MD, Ketua Majelis Hakim Konstitusi, saat membacakan putusannya di Gedung MK, hari ini.

Atas keputusan ini, pihak pemohon menyatakan apresiasinya.

"Keputusan ini sebetulnya bukan hanya milik kami, tetapi juga besar artinya bagi rakyat Indonesia," kata Slamet, yang bersama rekan-rekan sesama pemohon saat ini bekerja di biro hukum OC Kaligis.

"UU imigrasi membenarkan pencekalan saat penyelidikan, padahal pada tahap itu belum ketahuan siapa tersangkanya, dan bahkan yang diperiksa bisa saja menjadi saksi. Bisa saja kasus yang diselidiki bukan pidana, tetapi perdata, atau malah tidak ditemukan unsur melanggar hukum sama sekali. Intinya, pada situasi seperti itu, terperiksa tidak boleh dicekal," kata Slamet ketika dihubungi Beritasatu.com

Namun Slamet menyepakati pada tahap penyidikan, ketika penegak hukum telah menetapkan tersangka, pencekalan boleh dilakukan karena kekhawatiran ada upaya menghilangkan barang bukti atau melarikan diri ke luar negeri.

Penulis: