Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR yang membahas memoratorium remisi narapidana koruptor, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/12). Komisi III DPR akan mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah, terkait kebijakan pengetatan remisi narapidana kasus korupsi dan terorisme, karena menurut Komisi III kebijakan memoratorium tanpa SK Menteri dianggap menyalahi aturan
Tugas pengawasan lembaga pemasyarakatan sudah melekat dalam keanggotaan setiap anggota dewan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Amir Syamsuddin menilai para anggota komisi hukum tidak lagi memerlukan ID atau kartu akses khusus untuk masuk lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Kartu ID saya usulkan ke depan tidak perlu lagi, cukup ID sebagai anggota DPR dan bisa melakukan pengawasan tanpa dibatasi waktu dan tempat," kata Amir saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di gedung DPR, Senin (13/2). 

Namun demikian, Amir mengatakan kalau dirinya menghargai mantan Menkum dan HAM Patrialis Akbar yang memberlakukan ID khusus tersebut.

Kementerian Hukum dan HAM, kata dia, tidak pernah bermaksud membatasi fungsi dan wewenang anggota komisi hukum untuk melakukan pengawasan atas kinerja lapas. 

"Tidak ada niat sedikit pun juga membatasi hak-hak Komisi III, tapi mari kita sepakati aturan mainnya," lanjut mantan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu. 

Permasalah akses ke LP menggunakan ID khusus untuk Komisi III DPR menjadi polemik menyusul kunjungan rahasia M Nasir pada tengah malam di Rutan Cipinang untuk bertemu adiknya, tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin.

Meski membantah menggunakan kartu sakti tersebut, Nasir kemudian dipergoki Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menemui Nazaruddin dengan membawa kuasa hukum tersangka kasus Wisma Atlet SEA Games tersebut. 

Menyikapi hal itu, Ruhut Sitompul, anggota komisi hukum dari fraksi Partai Demokrat meminta maaf atas kelakuan M Nasir yang menurut dia tidak pantas tersebut.

"Mohon maaf kaitan dengan yang dilakukan kader kami, Nasir, apapun yang kata kalian memang Nasir salah," kata Ruhut, yang juga Ketua Departemen bidang Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat tersebut. 

Dia meminta agar soal kunjungan Nasir tersebut tidak lagi dipolemikkan sebab memang Nasir lah yang salah.  

"Saya mengerti Nasir kakaknya Nazaruddin tapi kalau Nasir datang tengah malam bawa lawyer. Saya sekali lagi minta maaf agar ini tidak polemik lagi," ujar Ruhut.

Sementara itu, sejumlah anggota Komisi III memutuskan mengembalikan ID card secara langsung ke Menkum dan HAM agar tidak memicu polemik berkepanjangan terkait ID khusus masuk lapas.

Para anggota yang mengembalikan kartu akses lapas tersebut adalah Syarifuddin Suding (Fraksi Partai Hanura), Ahmad Yani (Fraksi PPP), Trimedya Panjaitan (Fraksi PDIP), Nudirman Munir (Fraksi Partai Golkar), dan Nasir Jamil (Fraksi PKS).

Penulis: