Setahun Bekerja, DPR Dinilai Miskin Produktivitas

Anggota DPR meninggalkan ruangan setelah Rapat Paripurna ke-12 diputuskan untuk ditunda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 8 Desember 2015. (Antara/Sigid Kurniawan)

Oleh: Yustinus Paat / WM | Kamis, 17 Desember 2015 | 17:43 WIB

 

Jakarta – DPR hasil pemilu legislatif 2014 dinilai tidak produktif pada satu tahun masa jabatannya. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI dalam waktu 10 tahun mencapai titik terendah.

“Dari riset kami, publik menilai satu tahun kinerja DPR hasil pemilu 2014 tidak produktif. Produktifitas DPR ini dinilai dari pelaksanaan tugas-tugas utamanya terutama pembentukan undang-undang,” ujar peneliti Lingkaran Survei Indonesai (LSI) Denny JA Adjie Alfaraby saat konferensi pers di kantornya, Rawamangun, Jakarta, Kamis (17/12).

Adjie mengungkapkan bahwa selama satu tahun masa kerja DPR sejak dilantik hanya 3 undang-undang yang berhasil diundangkan dari target prolegnas 2015 sebanyak 39 undang-undang. Ketiga undang-undang yang berhasil disahkan tersebut, adalah UU Pilkada, UU Pemerintah Daerah, dan UU Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).

“Produktifitas membuat undang-undang ini jauh jika dibandingkan dengan DPR sebelumnya (2009-2014). Dalam setahun pertama DPR periode 2009-2014 mampu menghasilkan 8 undang-undang. Kalau yang sekarang hanya 3 UU, itu pun dua dari Perppu,” tutur Adjie.

Dia menilai, tingkat produktivtas ini sangat minim jika dibandingkan dengan dengan negara maju seperti Amerika Serikat. Dalam setahun, katanya, Kongres Amerika bisa mengesahkan 125-160 undang-undang.

“DPR kita benar-benar sangat tidak produktif,” katanya.

DPR yang tidak produktif ini, kata Adjie, merupakan salah alasan mengapa publik tidak percaya DPR RI bekerja untuk rakyat. Selain itu, katanya ada tiga alasan lain yang menyebabkan publik tidak percaya DPR periode ini, yakni pemberitaan negatif terkait kasus “Papa Minta Saham” yang melibatkan pimpinan DPR, blundernya Ketua DPR Setya Novanto dalam berbagai kasus yang menghebohkan, dan publik menilai Novanto menjadi beban dan problem bagi DPR dan politik nasional.


Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT