Nazaruddin

Pemeriksaan Kasus E-KTP, Nazaruddin Mengaku Sakit, Anas Dititipkan di Rutan Guntur

Nazaruddin (BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP)  di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tahun 2011-2012. Untuk mengusut kasus ini, tim penyidik memeriksa sejumlah saksi yang menjabat posisi penting di DPR saat proyek ini bergulir. Beberapa di antaranya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, Selasa (10/1).

Namun, Nazarudin yang sudah mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung atas kasus Wisma Atlet, dan gratifikasi serta pencucian uang mengaku sedang sakit sehingga tidak bisa dihadirkan di Gedung KPK, Jakarta untuk diperiksa.

"Nazaruddin mantan anggota DPR tidak hadir karena sakit," kata Jubir KPK, Febri Diansyah, Selasa (10/1) malam.

Dalam pemeriksaan kali ini, tim penyidik bakal mencecar Nazaruddin mengenai informasi-informasi yang disampaikannya mengenai aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat terkait proyek e-KTP.

"Nazar menyampaikan di publik ada sejumlah pihak yang menikmati sejumlah uang atau aliran dana. KPK punya kewajiban untuk mengklarifikasi informasi tersebut untuk memastikan nama-nama yang disebut menerima aliran dana dan pasitkan juga aliran itu terjadi dan terkonfirmasi dengan bukti yang cukup dan bisa dipertanggungjawabkan dalam aspek hukum. Itu yang akan jadi materi pemeriksaan Nazaruddin," kata Febri.

Sementara Anas Urbaningrum yang juga sudah mendekam di Lapas Sukamiskin atas kasus Hambalang dan pencucian uang sempat diperiksa penyidik selama sekitar empat jam. Untuk kepentingan penyidikan kasus ini, KPK memutuskan menitipkan Anas di Rutan Pomdan Jaya Guntur selama empat hari.

"Untuk kebutuhan pemeriksaan kami titipkan sementara dalam waktu empat hari ke depan jadi bukan akan diperiksa dalam empat hari tapi untuk kebutuhan pemeriksaan dititipkan di Rutan Guntur selama empat hari," katanya.

Dikatakan, pemeriksaan terhadap Anas dilakukan lantaran saat proyek ini bergulir mantan Ketua Umum PB HMI itu merupakan Ketua Fraksi Demokrat di DPR. Febri tak membantah dalam pemeriksaan ini, tim penyidik bakal mengonfirmasi Anas mengenai sejumlah informasi yang disampaikan Nazaruddin. Termasuk mengenai pernyataan Nazar yang menyebut Anas sebagai 'bos proyek' e-KTP.

"Perlu dikonfirmasi (mengenai pernyataan Nazaruddin) tapi belum menyentuh orang-orang yang ada di sektor politik saat ini para saksi dipanggil, meski ada saksi dari anggota DPR tapi masih untuk mengonfirmasi informasi-informasi yang didapat penyidik. Menurut KPK, Nazar saksi penting keterangannya, meski tidak bergantung ke Nazar. Kewajiban penyidik untuk ada kesesuaian keterangan," jelasnya.

Tak hanya dua mantan pimpinan Demokrat itu, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga memeriksa Ketua DPR, Setya Novanto. Ketua Umum Partai Golkar itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi Golkar saat proyek ini bergulir.
Febri mengatakan, dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mengonfirmasi sejumlah pertemuan terkait e-KTP yang dihadiri Novanto. Tak hanya pertemuan di DPR, penyidik juga mengonfirmasi mengenai sejumlah pertemuan di hotel.

"Materi pemeriksaan Setya Novanto kami sampaikan bahwa pemeriksaan kali ini lebih didalami dan dikonfirmasi sejumlah pertemuan yang diduga dihadiri saksi di sejumlah tempat di Jakarta. Ada pertemuan di kantor DPR dan pertemuan-pertemuan di hotel di Jakarta yang kita konfirmasi kembali kepada saksi Setya Novanto," ungkapnya.

Untuk mengonfirmasi hal ini, tim penyidik mempertemukan Novanto dengan salah satu pihak yang terkait penyidikan proyek e-KTP. Namun, Febri masih enggan mengungkap pihak tersebut.

"Terkait upaya untuk konfirmasi dan klarifikasi beberapa pertemuan tersebut, saksi (Novanto) juga dipertemukan dengan salah satu pihak yang terkait dengan penyidikan proyek e-KTP ini, tapi mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan siapa saksi tersebut. Pada prinsipnya penyidik mempertemukan Novanto dengan saksi yang terkait proyek e-KTP untuk memastikan apakah pertemuan-pertemuan itu dihadiri yang bersangkutan atau tidak," jelasnya.

Febri memastikan, pihaknya terus mengusut kasus ini agar segera rampung. Sejauh ini sudah 250 orang yang diperiksa sebagai saksi. Meski demikian, pihaknya akan memilah kembali saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan nantinya.

"Cukup banyak saksi yang diperiksa dan sampai saat ini ada lebih 250 orang saksi dan akan dilakukan pemilahan saksi mana yang dilakukan pemeriksaan," katanya.

Diketahui, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Dirjen Dukcapil, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto sebagai tersangka. Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut. Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

KPK menyangka Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Suara Pembaruan

Fana Suparman/FMB

Suara Pembaruan