Area kawasan penebangan hutan di lahan gambut di Kerumutan, Riau. FOTO : Widodo S. Jusuf/ANTARA
Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) harus menjerat korporasi pelaku korupsi kehutanan.

Hal itu dikatakan oleh aktivis Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Susanto Kurniawan ketika dihubungi Beritasatu.com, Minggu (15/4).

"Kalau KPK mau, sangat mungkin untuk menjerat korporasi. Cuma sekarang, KPK punya iktikad baik tidak untuk menjerat korporasi?" kata Susanto.

Menurut Susanto, korporasi pelaku korupsi kehutanan tersebut perlu ditindak karena merekalah yang meninkmati kerugian negara dari pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

"Penerima manfaat dari kerugian negara itu kan perusahaan," kata Susanto.

Menjerat korporasi tersebut, kata Susanto bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan oleh KPK. Terlebih, sudah ada beberapa kasus korupsi kehutanan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Susanto menyebut kasus penerbitan IUPHHK-HT kepada 15 perusahaan yang dinilai tidak berkompeten dengan terpidana mantan Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar.

Dalam fakta persidangan kasus tersebut, Susanto mengatakan proses pemberian izin tersebut dimodali oleh perusahan-perusahaan tersebut.

"Itu kan ada proses yang tidak benar," kata Susanto.

Kemudian, dalam putusan perkara Azmun, perusahaan-perusahaan tersebut disebutkan bersama-sama menikmati hasil pemberian izin pemanfaatan hasil hutan.

Ia menilai, sudah sepantasnya, KPK menindaklanjuti putusan tersebut dengan menjerat korporasi.

"Itu kan secara bersama-sama tidak sendiri, secara bersama-samanya ini termasuk korporasi. Itu bisa diperkarakan," kata Susanto.

Meski dalam putusan kasus Azmun, korporasi disebut melakukan tindak pidana secara bersama-sama, namun izin pemanfaatan hasil hutan tidak dicabut sama sekali.

"Kasus Azmun itu kan jelas. Dia keluarkan 15 izin enggak sesuai. Melanggar aturan hukum. setelah dinyatakan begitu, izin tetap saja jalan. Itu menurut kami penegakan hukum yang tidak adil," kata Susanto.

Oleh karena itu, Penting untuk menjerat korporasi agar terjadi pencabutan izin pemanfaatan hasil hutan. Susanto menyebutkan dua opsi hukuman yang bisa dikenakan kepada korporasi, yaitu pencabutan izin atau mengembalikan uang negara.

Sedikitnya ada 17 perusahaan pemasok kayu di Provinsi Riau diduga terlibat dalam kasus korupsi pembalakan liar yang dilakukan sejumlah mantan bupati dan kepala Dinas Kehutanan di wilayah tersebut. Para perusahaan itu memasok kayu ke dua korporasi induk yakni PT Riau Andalan dan PT Indah Kiat.

Pada putusan tingkat pertama terhadap mantan Bupati Kabupaten Pelalawan Tengku Azmun Jaafar disebutkan Azmun terbukti bersalah dalam menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada sejumlah perusahaan.

Padahal ia tidak berkompeten untuk mengurusi hal tersebut.

Azmun  sendiri divonis 11 tahun pidana penjara di tingkat pertama dan dikukuhkan pada tahap kasasi di Mahkamah Agung pada tahun 2009.


Penulis: