Upaya Pelemahan KPK Dinilai Semakin Nyata i

Ilustrasi

Oleh: Fana Suparman / FER | Jumat, 21 April 2017 | 17:36 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat hambatan berat saat ini. Belum reda mengenai wacana revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, muncul teror terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan yang disiram air keras oleh orang tak dikenal pada Selasa (11/4).

Bahkan, sepekan berikutnya, Komisi III DPR mengancam menggulirkan hak angket untuk mendesak KPK membuka BAP dan rekaman pemeriksaan politisi Hanura, Miryam S Haryani. Berbagai serangan ini, dinilai sebagai gerakan yang bertujuan melemahkan KPK semakin nyata.

Chair of Executive Board Transparency International Indonesia (TII), Natalia Soebagjo, mengatakan, teror terhadap Novel yang semakin brutal serta tekanan politik yang dilancarkan DPR melalui hak angket merupakan ancaman serius terhadap pemberantasan korupsi yang menjadi agenda nasional. Tak hanya itu, lanjut dia, serangan baik fisik maupun politik ini juga menjadi ancaman bagi konstitusi Indonesia.

"Teror terhadap para pegawai KPK yang semakin brutal serta tekanan politik mengindikasikan adanya ancaman serius terhadap agenda nasional pemberantasan korupsi dan prinsip konstitusi tentang negara hukum. Hadangan tersebut patut diduga bagian dari upaya pelemahan KPK," kata Natalia, seusai bertemu dengan pimpinan KPK bersama sejumlah aktivis antikorupsi lainnya, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/4).

Menurut Natalia, berbagai serangan ini jelas ditujukan untuk melemahkan KPK. Apalagi, lanjut dia, teror dan hak angket ini muncul saat KPK tengah menangani sejumlah perkara yang menarik perhatian publik.

"Agenda pemberantasan korupsi kembali diuji di saat KPK sedang bekerja keras untuk mengungkap sejumlah kasus besar, KPK mendapat serangan teror yang keji menimpa Novel Baswedan, serta beberapa anggota DPR menggulirkan hak angket," ungkapnya.

Lebih lanjut, Natalia mengatakan, pihaknya meminta masyarakat dan terutama pemerintah melawan berbagai upaya melumpuhkan pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memberikan perhatian penuh dan memastikan pihak kepolisian mengungkap teror terhadap Novel.

"Presiden Joko Widodo harus terus memberikan perhatian penuh dan memastikan kredibilitas upaya Polri mengungkap semua pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan. Itu penting untuk membuktikan keseriusan pemerintah mengungkap pelaku dan dalang teror tersebut," tegasnya.

Tak hanya itu, Natalia juga meminta Presiden Jokowi memberikan perhatian dan mendukung secara penuh terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi. Menurutnya, negara dapat dinilai sukses jika pemberantasan korupsi kuat dan independen. Terkait hak angket, Natalia menilai langkah politik DPR ini menghambat kerja KPK. Untuk itu, Natalia meminta DPR menahan diri dan tidak mencampuri proses penegakan hukum.

"Oleh karena itu kami menyerukan agar DPR menahan diri untuk tidak mencampuri kewenangan penegakan hukum KPK. Menyerukan agar masyarakat tidak surut selangkahpun untuk ambil bagian dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadja Mada (Pukat-UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengatakan, teror terhadap Novel merupakan upaya menghambat atau bahkan menggagalkan pengungkapan perkara korupsi.

Terkait hak angket, lanjut Zainal, membuka BAP dan rekaman pemeriksaan merupakan kewenangan pengadilan. Untuk itu, hak angket ini berpotensi mengacaukan proses penanganan perkara. Zainal meyakini hak angket ini bertujuan untuk menekan secara psikologis KPK dan bisa menjadi modus yang berulang.

"Jangan-jangan ini bukan untuk memperjelas proses penegakan hukum tetapi memperkeruh proses penegakan hukum. Maka, jangan sampai KPK mau membuka ini sebab ini juga akan menjadi modus berulang," katanya.

 




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT