Terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT Technofo Melati Indonesia, Fahmi Darmawansyah (kanan), didampingi istri Inneke Koesherawati bersiap menjalani sidang lanjutan kasus suap Bakamla di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 20 Maret 2017.

Jaksa KPK Belum Mampu Hadirkan Kabakamla dan Stafnya

Terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT Technofo Melati Indonesia, Fahmi Darmawansyah (kanan), didampingi istri Inneke Koesherawati bersiap menjalani sidang lanjutan kasus suap Bakamla di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 20 Maret 2017. (Antara/Hafidz Mubarak A)

Jakarta- Tim Jaksa KPK meminta penetapan majelis hakim karena belum mampu menghadirkan Kabakamla Laksamana Madya Arie Soedewo serta staf ahlinya Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang untuk kesekian kali mangkir dari persidangan. Khusus untuk Arie, Jaksa KPK berkordinasi dengan POM TNI.

"‎Atas permintaan penuntut umum, majelis setelah bermusyawarah, akan keluarkan penetapan. Silakan minta ke panitera," kata hakim Franky Tumbuwan sebelum menunda sidang perkara korupsi di Bakamla, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/4).

Sebelum mengabulkan permintaan Jaksa KPK, majelis hakim sempat menanyakan urgensi pemanggilan keduanya sampai hakim harus mengeluarkan penetapan berdasarkan Pasal 159 KUHAP.

Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani mengatakan, kehadiran keduanya sangat penting lantaran dalam persidangan disebut-sebut meminta jatah 7,5 persen dari nilai proyek sebesar Rp 222,4 miliar. Sedangkan Ali Fahmi disebut mengatur proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla.

Jaksa Kiki menyebut, pimpinan KPK telah berkordinasi dengan Panglima TNI untuk meminta bantuan agar memerintahkan Arie hadir dalam persidangan. "Pertama, beliau (Arie) berhalangan karena ada dinas di Manado. Hari ini, beliau masih berhalangan, karena masih ada dinas di Australia," kata Kiki.

Sedangkan Ali Fahmi hingga kini tidak diketahui keberadaannya. KPK tidak meminta upaya cegah kepada yang bersangkutan sejak perkara para terdakwa masih di tingkat penyidikan. Padahal, Ali Fahmi tidak berstatus anggota TNI seperti Arie Soedewo.

Dalam surat dakwaan terdakwa Dirut PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah serta dua anak buahnya yakni, Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta dijabarkan secara gamblang posisi Arie dan Fahmi dalam perkara suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla di luar para pejabat yang disebut menerima suap.

Ketiga terdakwa didakwa menyuap empat pejabat Bakamla sebesar US$ 209.500, US$ 78.500 dan Rp 120 juta untuk mengerjakan proyek tersebut. Para pejabat Bakamla yang menerima suap adalah ‎Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla juga merangkap Plt Sekretaris Utama Bakamla sejumlah SGD 100,000 dan US$ 78.500.
Kemudian, Bambang Udoyo selaku Direktur Data dan Informasi Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla sebesar SGD 5.000. Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla SGD 104.500 dan Tri Nanda Wicaksono selaku Kasubag TU Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.

 



Suara Pembaruan

Erwin C Sihombing/WBP

Suara Pembaruan