Soal Komnas HAM, Negara Perlu Lihat Prinsip Paris

RES Fobia (Istimewa)

Oleh: Paulus Nitbani / PCN | Senin, 17 Juli 2017 | 10:26 WIB

Jakarta-Negara perlu memperhatian Prinsip Paris tentang suatu lembaga atau komisi nasional  (Komnas) yang bekerja untuk dan atas nama HAM. Hal ini sangat penting agar dukungan yang diberikan oleh negara termasuk di dalamnya undang-undang sebagai landasan hukum, serta kewenangan dan anggaran yang diberikan negara mampu membuat Komnas HAM yang dibentuk bisa bekerja efektif.

Demikian disampaikan oleh Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, RES Fobia kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (17/7).

Sebelumnya, Koalisi Selamatkan Komnas HAM di Jakarta, Minggu (16/7)menyampaikan keprihatinan mereka terkait belum efektifnya Komnas HAM RI. Menurut koalisi ini ada beberapa hal yang menyebabkan belum efektifnya Komnas HAM RI, yaitu ketidakjelasan undang-undang tentang Komnas HAM, tidak kuatnya wewenang Komnas HAM, dan kurangnya daya dukung anggaran untuk lembaga ini.

Terkait hal itu, RES Fobia mengatakan, negara perlu memperhatikan Prinsip Paris tentang suatu lembaga atau komisi nasional yang bekerja untuk dan atas nama HAM. Prinsip-prinsip Paris telah diadopsi dengan Resolusi Majelis Umum PBB No 48/134 tanggal 20 Desember 1993.

Dikatakan, prinsip-prinsip Paris berisikan empat prinsip pokok, yaitu (1) kompetensi dan tanggung jawab; (2) komposisi dan jaminan kemandirian serta pluralisme; (3) metode-metode operasi; dan (4) prinsip-prinsip tambahan mengenai status komisi dengan kompetensi kuasi-yurisdiksional.

Pertama, tentang kompetensi dan tanggung jawab, Prinsip-prinsip Paris menentukan: (1) komisi nasional diberi wewenang untuk mempromosikan dan melindungi HAM; (2) suatu komisi nasional harus diberi mandat seluas mungkin, yang harus ditetapkan secara jelas dalam teks konstitusional atau legislatif, menentukan komposisi dan ranah kompetensinya; dan (3) komisi nasional, antara lain, memiliki tanggung jawab tertentu (ada tujuh tanggung jawab), mulai dari mengajukan kepada pemerintah, parlemen dan badan kompeten lainnya beberapa urusan dan bidang terkait; sampai dengan mempublikasikan HAM dan upaya untuk memerangi semua bentuk diskriminasi, khususnya diskriminasi rasial, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama melalui informasi serta pendidikan dan dengan memanfaatkan semua organ.

Kedua, tentang komposisi dan jaminan kemandirian dan pluralisme, ditentukan bahwa komposisi komisi nasional dan pengangkatan anggotanya, baik dengan cara pemilihan atau lainnya, harus ditetapkan sesuai dengan prosedur yang memberikan semua jaminan yang diperlukan untuk memastikan representasi pluralis terhadap kekuatan sosial (masyarakat sipil) yang terlibat dalam perlindungan dan promosi HAM, terutama oleh kekuatan yang memungkinkan kerja sama yang efektif dapat dibentuk dengan, atau melalui kehadiran, perwakilan dari: (a) organisasi non-pemerintah yang bertanggung jawab atas HAM dan upaya untuk memerangi diskriminasi rasial, serikat pekerja, organisasi sosial dan profesional yang bersangkutan, misalnya, asosiasi pengacara, dokter, jurnalis, dan ilmuwan terkemuka; (b) tren pemikiran filosofis atau religius; (c) universitas dan ahli yang memenuhi syarat; (d) parlemen; (e) bagian pemerintah (jika disertakan, perwakilan pemerintah harus berpartisipasi dalam pertimbangan hanya dalam kapasitas penasihat).

Masih terkait poin kedua ini, alumni Fakultas Hukum UNS Surakarta ini menyebutkan, komisi nasional memiliki infrastruktur yang sesuai dengan kelancaran kegiatannya, khususnya dana yang memadai. Tujuan pendanaan ini, tuturnya, adalah untuk memungkinkannya memiliki staf dan tempat kerjanya sendiri, agar menjadikannya independen terhadap pemerintah dan tidak tunduk pada pengendalian keuangan yang dapat mempengaruhi independensinya.

"Untuk memastikan mandat yang stabil bagi anggota komisi nasional, yang tanpanya tidak ada independensi nyata, penunjukan mereka akan dilakukan dengan tindakan resmi yang harus menetapkan jangka waktu mandat yang spesifik. Mandat ini mungkin bisa diperbarui, asalkan pluralisme keanggotaan lembaga dipastikan," papar alumni Graduate School of Policy Studies – Kwansei Gakuin University, Japan tersebut.

Ketiga, tentang metode-metode operasi, komisi nasional harus: (a) secara bebas mempertimbangkan setiap pertanyaan yang berada dalam kompetensinya, apakah diajukan oleh pemerintah atau diambil alih olehnya tanpa merujuk ke otoritas yang lebih tinggi, atas usul anggotanya atau pemohon siapa pun; (b) mendengarkan setiap orang dan mendapatkan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk menilai situasi yang berada dalam kompetensinya; (c) menangani opini publik secara langsung atau melalui organ pers, terutama untuk mempublikasikan opini dan rekomendasinya; (d) bertemu secara teratur dan bilamana perlu di hadapan semua anggotanya setelah mereka benar-benar diperhatikan; (e) menetapkan kelompok kerja dari antara anggotanya seperlunya, dan membuat bagian lokal atau regional untuk membantunya dalam melaksanakan fungsinya; (f) menjaga konsultasi dengan badan lain, baik yurisdiksional atau lainnya, bertanggung jawab atas promosi dan perlindungan HAM (khususnya ombudsman, mediator dan lembaga sejenis); (g) mengingat peran mendasar yang dimainkan oleh organisasi non-pemerintah dalam memperluas kerja lembaga nasional, mengembangkan hubungan dengan organisasi non-pemerintah yang ditujukan untuk mempromosikan dan melindungi HAM, pembangunan ekonomi dan sosial, untuk memerangi rasisme; untuk melindungi khususnya kelompok rentan (terutama anak-anak, pekerja migran, pengungsi, penyandang cacat fisik dan mental) atau ke area khusus.

Keempat, tentang prinsip-prinsip tambahan mengenai status komisi dengan kompetensi kuasi-yurisdiksional, komisi nasional dapat diberi wewenang untuk mendengar dan mempertimbangkan pengaduan dan petisi mengenai situasi individu. Kasus dapat diajukan terlebih dahulu oleh perorangan, perwakilan mereka, pihak ketiga, organisasi non-pemerintah, asosiasi serikat pekerja atau organisasi perwakilan lainnya.

Mitra Kerja Indeks Demokrasi Indonesia ini menyebutkan, prinsip-prinsip Paris perlu diperhatikan dan diterapkan karena prinsip ini dibangun atas dasar filosofis, sosiologis dan yuridis. Prinsip-prinsip ini juga menyadari dan mendukung sifat HAM yang universal. Penerapan Prinsip-prinsip Paris ini juga akan memudahkan pemahaman kehidupan bersama yang lebih memuliakan martabat manusia. Hal ini juga akan mendorong dan memudahkan kerjasama lintas negara di bidang pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

"Menurut saya, terkait hubungan antara universalitas HAM dengan urgensi ketahanan dan daya juang Komnas HAM RI ini, kita semua sebagai bagian dari umat manusia perlu terus membangun keasadaran bela rasa dan saling peduli. Misalnya, kita mendapatkan pemahaman berharga dari seorang pejuang besar HAM, Nelson Mandela. Besok, tanggal 18 Juli 2017, seluruh dunia juga akan memperingati Nelson Mandela International Day. Mandela, antara lain terkenal karena pernyataannya, It is easy to break down and destroy. The heroes are those who make peace and build (Adalah mudah untuk memecah dan menghancurkan. Para pahlawan adalah mereka yang berdamai dan membangun)," ujar RES Fobia yang juga seorang seorang advokat ini.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT