Soal Proyek DGI, Sandiaga Uno Lepas Tangan

Sandiaga Uno. (Antara)

Oleh: Erwin C Sihombing / YUD | Rabu, 30 Agustus 2017 | 19:02 WIB

Jakarta - Wakil Gubernur Terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku tidak bertanggung jawab terhadap proyek yang dikerjakan PT Duta Graha Indah. Kendati mengaku aktif sebagai komisaris di DGI sejak 2007-2015, Sandi mengaku tidak bertanggung jawab dalam proyek-proyek yang digarap perusahaan itu seperti, pembangunan wisma atlet maupun pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun 2009-2010.

Saat dihadirkan Jaksa KPK bersaksi untuk mantan Dirut PT DGI Dudung Purwadi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/8), Sandi menekankan dirinya selaku komisaris tidak dilaporkan mengenai rincian proyek-proyek yang dikerjakan PT DGI.

"Kami sebagai komisaris dilapori keseluruhan. Tidak mendetail," kata Sandi.

Dirinya mengaku baru tahu adanya korupsi pembangunan wisma atlet di Palembang dari pemberitaan media, ketika manajer penjualan DGI El Idris ditangkap KPK bersama anak buah Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang, menyuap Wafid Muharam selaku Sesmenpora pada 2011.

DGI yang sekarang ini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjinering telah menjadi tersangka korporasi di KPK. DGI selaku korporasi dituduh mengambil untung dari pengerjaan proyek-proyek yang merugikan keuangaan negara. Proyek-proyek itu didapat dengan memberikan sejumlah imbalan kepada Nazaruddin.

Sedangkan terdakwa Dudung didakwa menguntungkan PT DGI sebesar Rp67,496 miliar dari proyek wisma atlet dan pembangunan RS khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana. Dalam surat dakwaan Dudung disebutkan bahwa terdakwa menyetujui pemberian fee kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup yang dikelola Nazaruddin.

Sandi membantah berita acara pemeriksaan (BAP) Nazaruddin yang dibacakan anggota majelis hakim Sofialdi yang isinya menjelaskan bahwa, PT DGI siap memberikan komitmen 20-22% dari kontrak yang diterima PT DGI dan PT DGI akan mendapatkan laba dari masing-masing projek minimal 15%.

Dirinya bahkan membantah pernah mengadakan pertemuan dengan Nazaruddin maupun Anas Urbaningrum membahas komitmen fee dari DGI, "Tidak pernah bertemu, apalagi memberikan komitmen fee," katanya.

Sandi menekankan, komisaris maupun pemegang saham DGI tidak menghendaki direksi mendapatkan proyek dengan cara-cara melawan hukum. Ketika disinggung Jaksa KPK apa definisi melawan hukum, Sandi hanya menjawab diplomatis.

"Pokoknya yang berkaitan good corporate governance, code of conduct, transparansi itu satu kesatuan. Pasti dilarang, PT DGI melakukan cara melanggar hukum," terangnya.

‎Selaku komisaris, ujar Sandi, dirinya hanya mendapat wewenang untuk memberi pemahaman kepada dewan komisaris mengenai keadaan makro ekonomi dan tren pasar modal. Hal itu selalu dilakukannya dalam rapat komisaris yang digelar setiap tiga bulan sekali.

Menurutnya, dalam rapat komisaris tidak ada pembahasan khusus mengenai proyek-proyek yang dikerjakan DGI. Pembahasan proyek dibicarakan secara menyeluruh.

"Hanya dijelaskan ini proyek tahunan, ini proyek infrastruktur, ini proyek gedung dan lebih ke arah angka-angka. PT DGI adalah salah satu perusahaan konstruksi yang kuat makanya bisa masuk bursa karena punya kapitalisasi kuat," ujarnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT