Biaya Mahar dan Saksi, Pemicu Korupsi Kepala Daerah

Ilustrasi korupsi pejabat kepala daerah (Istimewa)

Oleh: Yeremia Sukoyo / FER | Rabu, 13 September 2017 | 15:36 WIB

Jakarta - Tingginya ongkos politik disinyalir menjadi pemicu masih maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Tidak heran, mulai dari kepala daerah hingga anggota dewan masih menjadi pihak yang sering berurusan dengan lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Deputi pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan, biaya mahar dan saksi merupakan biaya terbesar seorang calon kepala daerah jika ingin ikut berkompetisi dalam Pilkada.

"Biaya yang paling mahal adalah biaya mahar dan biaya saksi. Kondisi ini yang bisa memicu adanya pelanggaran diranah korupsi," kata Pahala Nainggolan, dalam diskusi DPP Partai NasDem bersama KPK bertema "Sistem Integritas Partai Politik", di Jakarta, Rabu (13/9).

Menurut Pahala, partai politik (Parpol) juga memiliki peranan sangat penting dalam upaya pencegahan praktik korupsi di Indonesia.

"Peran partai menjadi penting, baik di pusat maupun daerah untuk menekan angka korupsi di Indonesia. Semua ada kontribusi partai, tidak ada kepala daerah yang tidak diendorse partai," ucapnya.

Diakui Pahala, KPK juga memberikan apresiasi yang cukup besar atas sikap politik Partai Nasdem yang tidak menerapkan politik mahar bagi calon kepala daerah. Kedepannya diharapkan juga dapat diikuti partai-partai lain.

"Saya tertarik (Nasdem) yang bebas mahar. Nasdem bilang bebas mahar, paling tidak satu item sudah bebas," ucap Pahala.

Untuk menguatkan upaya pencegahan segala macam praktik korupsi kepala daerah, kata Pahala, KPK juga sudah turun untuk membantu menawarkan kerja sama politik berintegritas.

Semuanya, lanjut dia, berujung pada kebutuhan pendanaan partai. Jika partai politik dapat memenuhi pendanaan partainya, maka praktik korupsi juga bisa ditekan.

"Misalnya, hitungan kami untuk operasional partai dan pendidikan politik butuh 1.000 sampai 10.000 per suara. Konsepnya 50 persen dari pendapatan partai, 50 persen dari pemerintah," ungkapnya.

Ketua Bidang Media Partai Nasdem, Willy Aditya, berharap agar antara KPK dengan Nasdem dapat terjalin kerjasama khususnya di bidang pencegahan korupsi.

"Konkretnya, Nasdem akan menyerahkan seluruh nama kepala daerah yang maju melalui Nasdem. Siapa yang memiliki catatan merah dan mana yang tidak," kata Willy.

Menurutnya, kerjasama antara KPK dengan Partai Nasdem merupakan tugas bersama untuk mengembangkan istrumen pencegahan korupsi di Indonesia.

"Nota kesepahamannya, bagaimana pengembangan instrumen terkait pencegahan," ungkap Willy.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT