Wakil Ketua KPK: 35% Perbuatan Korupsi dari Kalangan Parpol

Basaria Panjaitan. (Antara/Hafidz Mubarak A)

Oleh: Carlos KY Paath / FER | Rabu, 13 September 2017 | 15:47 WIB

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap tak ada lagi aktor politik yang terlibat praktik korupsi. Sebab, sekitar 35 persen perbuatan korupsi yang ditangani KPK berasal dari kalangan partai politik (parpol).

"Kepala daerah ada 78 orang, anggota legislatif pusat dan daerah 134 orang. Ini update (perkembangan terakhir) sampai dengan Juni 2017. Kita harap ini terakhir untuk tidak bertambah lagi," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam diskusi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (13/9).

Basaria mengungkapkan, mayoritas koruptor tersangkut kasus suap, jual beli jabatan hingga penggelembungan anggaran atau mark up. "Keterlibatan aktor-aktor politik ini, menjadi salah satu penyebab masyarakat kurang percaya terhadap parpol," tambahnya.

Menurut Basaria, KPK telah melakukan beberapa kajian dalam sektor politik, dan direncanakan pada tahun 2018 akan dikeluarkan panduan transparansi serta akuntabilitas keuangan parpol.

Hasil kajian tersebut, menurutnya, terkait integritas parpol, yang memiliki empat faktor utama penyebab. Pertama, tidak ada standar etik dari partai dan politisi. Kedua, rekrutmen politik dan kaderisasi berjalan secara tradisional. Ketiga, masalah pendanaan yang belum memadai. Keempat, tidak transparan dan akuntabelnya sumber pendanaan yang dikelola parpol.

"Ini adalah titik awal pertemuan kita, antara KPK dengan Partai Demokrat. Walau terus terang saya dapat info katanya Partai Demokrat yang paling maju tentang masalah sistem integritas. Kita harap Partai Demokrat jadi role model (acuan) partai lainnya," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, jajaran pengurus pusat Demokrat seperti Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), para wakil ketua umum, sekjen dan wakil sekjen, bendahara umum dan wakil, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin, Ketua BP-OKK Pramono Edhie Wibowo hingga Ketua BPP Edhie Baskoro Yudhoyono menghadiri langsung acara diskusi.

"KPK hendak melakukan kolaborasi positif untuk sama-sama mengemban tugas mulia yaitu mencegah dan memberantas korupsi di negeri ini. Ini prakarsa KPK yang sangat baik. Mengingat, banyak sekali penyakit politik dan demokrasi yang sebagian penyakit itu menjadi tugas KPK untuk memberantas dan menyembuhkannya," kata SBY.

Seluruh komponen bangsa, kata SBY, mempunyai komitmen yang sama agar Indonesia semakin bersih dari korupsi. Demokrat menyambut baik dan mendukung KPK membangun sistem integritas parpol.

"Semoga penyelenggaraan negara makin akuntabel, kader-kader parpol termasuk pejabat negara dan pemerintahan integritasnya makin baik, sehingga terbebas dari perilaku korupsi," tandasnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT