Hanura: DPR Bukan Pengacara Setya

Ketua DPR Setya Novanto (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah), Agus Hermanto (kedua kanan), Taufik Kurniawan (kiri) dan Fahri Hamzah (kanan) memimpin rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 20 Juli 2017. Hasil musyawarah pimpinan DPR dengan pimpinan Fraksi disetujui 573 pasal pemilu dan voting untuk dua opsi paket A atau B. (Antara/M Agung Rajasa)

Oleh: Markus Junianto Sihaloho / HA | Rabu, 13 September 2017 | 17:22 WIB

Jakarta - Tindakan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penundaan pemeriksaan Setya Novanto dinilai berlebihan. Seharusnya pimpinan DPR konsisten dalam bersikap soal menghormati kewenangan antarlembaga.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dadang Rusdiana, Rabu (13/9). Kata dia, pada dasarnya semua orang harus menghormati proses hukum yang berlaku.

"Seperti kita menginginkan KPK menghormati proses politik yang terjadi di DPR. Misalnya Pansus dan sebagainya. Maka kita harus hormati proses hukum di KPK," kata Dadang.

"Penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan, itu sesuai aturan UU, tidak bisa diintervensi oleh siapapun."

Dadang mengindikasikan bahwa surat penundaan itu lebih tepat dilakukan oleh pribadi atau pengacara yang bersangkutan, bukan institusi DPR sebagai lembaga tinggi negara.

Ditegaskan dia, Hanura tentu tidak sepakat kalau ada surat untuk menghentikan pemeriksaan kasus hukum e-KTP, karena itu adalah proses hukum yang tidak bisa diintervensi.

"Seandainya meminta penangguhan penahanan, prosedur demikian memang ada. Penangguhan pemeriksaan itu dibolehkan UU dan harusnya disampaikan kuasa hukum," ulasnya.

Karena itu, dia juga mengkritik Kepala Biro Kesekretariatan Jenderal DPR yang bersedia mengantarkan surat itu ke KPK. Seandainya surat itu disampaikan oleh Kuasa Hukum pribadi Setya Novanto, menurut dia, surat ke KPK itu takkan menjadi masalah.

"Kalau lembaga seakan-akan meminta dan melakukan itu, itu tidak pada tempatnya," kata Novanto.

Sebelumnya, Pimpinan DPR mengirimkan surat kepada KPK meminta penundaan pemeriksaan Setya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik sebelum praperadilan yang diajukannya selesai. Permintaan ini termuat dalam surat yang diantarkan Kepala Biro Kesekjenan DPR Hani Tahapsari ke KPK.

Di dalam surat ke KPK yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Fadli Zon, lembaga antikorupsi itu diminta memberi pertimbangan yang sama saat mengusut Komisaris Jenderal Budi Gunawan —- sekarang Kepala Badan Intelijen Negara -- dalam salah satu dugaan kepemilikan rekening gendut.

Saat itu, semua pihak, termasuk KPK, dinilai mau menahan diri menunggu putusan praperadilan sebagai bentuk menghormati proses hukum agar tidak ada dirugikan.

Diketahui, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang sudah memastikan lembaganya tidak akan memenuhi permintaan DPR untuk menghentikan sementara proses penyidikan Setya. Saut mengatakan penyidikan bisa dihentikan ketika sudah ada keputusan praperadilan yang memenangkan gugatan Setya.

Proses persidangan praperadilan Setya telah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setya menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka kasus e-KTP. Namun sidang perdana yang mestinya dilakukan Selasa kemarin batal dilaksanakan karena Setya sakit dan KPK meminta penundaan.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT