Kejagung dan Densus Tipikor Bisa Saling Melengkapi

HM Prasetyo. (Antara)

Oleh: Yeremia Sukoyo / FER | Selasa, 26 September 2017 | 18:11 WIB

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) meyakini pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi (Densus Tipikor) Mabes Polri dapat saling melengkapi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Tentunya dengan dibentuknya institusi baru (Densus Anti Korupsi) oleh Polri, semakin membuat kita kuat, rame-rame memberantas korupsi. Kita sambut baik," kata Jaksa Agung, M Prasetyo, Selasa (26/9).

Menurut Prasetyo, pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan kepolisian, dalam upaya menciptakan negara yang bebas dari segala macam praktik tindak pidana korupsi.

"Densus tipikor, saya pikir kita harus berikan dukungan dan apresiasi. Karena demikian masif dan mengguritanya korupsi di negara kita ini," ucapnya.

Prasetyo mengakui, pihaknya hingga kini belum mengetahui alur penyelesaian dan penanganan kasus di Densus Tipikor. Jika mengacu pada hukum acara, seharusnya penyelesaiannya tetap melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

"Kita belum tahu mekanisme penyelesaiannya akhirnya seperti apa. Yang pasti kejaksaan siap menunggu hasil pengumuman kasus dan penyidikan Densus Tindak Pidana Korupsi. Kalau kita mengacu hukum acara, penegakan hukum oleh Polri, alur pengajuannya ke persidangan melalui JPU," ucap Prasetyo.

Menurutnya, aparat penegak hukum tentunya sudah memiliki standar prosedur, terutama dalam menangani perkara korupsi. Jika berjalan dengan baik, maka masing-masing aparat penegak hukum tentunya dapat saling melengkapi.

"Masing-masing punya role of the game, saling melengkapi, memberi dan menerima. Kejaksaan juga punya memilki Satgassus penanganan, penyelesaian perkara tipikor. Nanti bisa bersinergi dengan siapapun, termasuk dengan KPK," ucapnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT