KPK Minta Dilibatkan dalam Perencanaan Pelayanan Publik di Banten

Saut Situmorang. (Antara)

Oleh: Laurens Dami / WBP | Rabu, 18 Oktober 2017 | 20:39 WIB

Cilegon - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sikap Pemerintah Provinsi Banten beserta pemerintah kabupaten/kota yang terus konsisten melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK berharap, ke depan KPK dilibatkan dalam setiap perencanaan yang bersifat transaksional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam rapat koordinasi pimpinan daerah dalam agenda percepatan pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi, di Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu (18/10).

Saut Situmorang mengapresiasi Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten/kota yang terus konsisten sejak 2016 lalu, sejak ditandatanganinya komitmen pemberantasan korupsi. “Dalam melakukan pencegahan korupsi tidak boleh setengah-setengah. Karena itu, KPK kembali hadir di Provinsi Banten untuk melakukan evaluasi serta melakukan rencana aksi yang akan dilakukan. Ada beberapa hambatan mungkin, baik itu dalam perundang-undangan atau dalam tata kelolanya, oleh karenanya KPK di sini hadir membantu," ujar Saut Situmorang

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Provinsi Banten tersebut, KPK menekankan pelayanan publik menjadi salah satu hal yang paling banyak mendapat sorotan hingga dunia internasional, sehingga harus mendapat perhatian khusus bagi kepala daerah. “Kami berharap pemerintah dapat melibatkan KPK dalam sebuah planning yang bersifat transaksional. KPK selalu konsisten pencegahan, ketika pak gubernur wakil gubernur dan kepala daerah memiliki mimpi ada rencana silakan beritahu kita, kita akan datang," katanya

Sementara itu, Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim mengungkapkan pihaknya mengapresiasi segala tindakan yang dilakukan KPK di Provinsi Banten yang telah memberikan perhatian penuh, terlebih dalam membantu mengawal Provinsi Banten agar terbebas dari tindak pidana korupsi.

“Saya berharap KPK terus berada di Provinsi Banten untuk melakukan pencegahan. Makanya saya minta KPK untuk terus hadir di Banten, dalam upaya pembinaan dan pencegahan korupsi," kata Wahidin Halim.

Senada diungkapkan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy bahwa keberadaan KPK dapat membantu pemerintah dalam hal pembinaan tata kelola keuangan yang transparan, sehingga planning atau rencana pemerintah untuk melakukan pembangunan di Provinsi Banten berada di jalur yang benar, sesuai dengan aturan perundang-undangan. "Menjadi sangat penting (KPK), agar pembangunan tetap berada dalam koridor hukum," ujarnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT