KPK Apresiasi Komitmen Presiden Berantas Korupsi

Juru Bicara Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, 6 September 2017. (Antara/Makna Zaezar)

Oleh: Novi Setuningsih / CAH | Kamis, 19 Oktober 2017 | 16:08 WIB

Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui penguatan KPK ataupun melalui pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi.

"Kami dengar ada komitmen sama kuatnya baik presiden dan wapres untuk pemberantasan korupsi. Kalau cara yang beda itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Tapi kami hargai komitmen presiden dan wapres untuk pemberantasan korupsi," katanya, Kamis (19/10).

Menurutnya, KPK akan terus bekerja sesuai tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU). Termasuk, berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam bekerja. Kemudian, akan mendukung upaya pemerintah selama untuk kepentingan pemberantasan korupsi.

"Kalau ada penguatan di polisi dan kejaksaan, sejauh untuk penguatan pemberantasan korupsi tentu tidak ada masalah, apakah yang akan diperkuat institusi sekarang atau ada terobosan baru. Itu masih perlu pembahasan lebih lanjut," ujarnya.

Namun, Febri menyarankan jika tujuannya memperkuat institusi polri maka bisa dimulai dengan meningkatkan pemghasilan aparat kepolisian. Demikian juga, di kejaksaan, bisa dilakukan dengan meningkatkan penghasilan jaksa.

"Penguatan bisa banyak hal. Penguatan anggaran, penghasilan misalnya. Kami cenderung seharusnya penghasilan polisi dan jaksa sebagai penegak hukum jauh lebih baik dari yang sekarang. Kita concern lebih pada penguatan pelaksanaan kepolisian dan kejaksaan agar bisa bersama sama KPK melawan korupsi," ungkapnya.

Publik nampaknya menangkap ada perbedaan sikap antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) perihal rencana pembentukan Densus Antikorupsi oleh Kepolisian..

JK dengan tegas mengatakan bahwa densus tersebut tidak diperlukan karena dikhawatirkan kontradiktif dengan upaya pemerintah menggenjot pembangunan. Terlalu banyak lembaga pengawas ditakutkan membuat pejabat takut mengambil kebijakan sehingga akhirnya pembangunan terhambat.

Sebaliknya, JK mengatakan yang perlu ditingkatkan dalam upaya pemberantasan korupsi adalah penguatan terhadap tiga lembaga yang memiliki kewenanganan memberantas korupsi, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Sementara Presiden Jokowi, melalui pernyataan Staf Khusus bidang Komunikasi Johan Budi SP mengisyaratkan bahwa presiden tak mempersoalkan rencana Polri membentuk Densus Antkorupsi selama bermanfaat dalam memperkuat pemberantasan korupsi.

"Kewenangan ada di Polri (untuk) membentuk detasemen itu. Dan inikan bukan hanya Polri. Tadi saya sebutkan Kejaksaan juga punya sebenarnya tim itu," kata Johan Budi, di Kantor Staf Kepresidenan, di Bina Graha, Jakarta, Selasa (17/10).

Menurut Johan, yang terpenting bagi presiden adalah upaya pemberantasan korupsi bisa lebih masif dilakukan, bisa lebih efektif sehingga tujuan pemerintah mengurangi praktik korupsi tercapai.

"Concern presiden itu yang tadi itu, bahwa upaya pemberantasan korupsi itu harus cepat," ungkapnya




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT