3 Tahun Jokowi, Pemberantasan Korupsi Harus Lebih Maksimal

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi. (Antara/Hafidz Mubarak A)

Oleh: Yeremia Sukoyo / AO | Jumat, 20 Oktober 2017 | 21:21 WIB

Jakarta - Tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) upaya penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi dirasa masih kurang maksimal. Masih banyak kasus korupsi yang berjalan di tempat dan malah sempat menyasar kepada upaya serangan balik ke lembaga penegak hukum.

Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lola Ester,menjelaskan, serangan balik ke lembaga penegak hukum, seperti yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di antaranya bergulirnya hak angket KPK hingga serangan teror kepada penyidik KPK.

"Agenda untuk menguatkan KPK hampir tidak terwujud. Banyak serangan, termasuk hak angket dan kasus Novel yang berjalan di tempat. Padahal, sikap politik dari Jokowi-JK sangat dinanti," kata Lola Ester,di kantor Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Menurutnya, selama periode pemerintahan Jokowi justru masih ada upaya pelemahan KPK yang datang dari pihak-pihak tertentu yang sudah merasa terusik. Bahkan, wacana pembubaran KPK sempat kian menguat manakala sudah menyentuh tokoh-tokoh besar.

Di tiga tahun pemerintahan Jokowi, kurang maksimalnya penegakan hukum di bidang korupsi juga ada di tubuh kejaksaan. Sejak kepemimpinan Jaksa Agung M Prasetyo, malah sudah ada tujuh jaksa yang diduga terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi.

"Ada lima jaksa yang diciduk KPK dan dua jaksa yang terkena tim saber pungli. Tiga tahun ini sudah ada tujuh jaksa yang terkena kasus korupsi," kata Lola.

Sejak awal, ICW telah mengingatkan agar posisi Jaksa Agung tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun. Karena, hampir dapat dipastikan upaya penegakan hukum dapat terganggu dengan kekuatan politik yang dibawanya.

Anggota Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah menilai, kinerja penegakan hukum di bidang korupsi yang belum maksimal juga ada di tubuh kepolisian, termasuk terkait keberadaan tim saber pungli yang seolah ramai di awal, namun sepi di akhir. "Penegakan hukum yang menyasar aktor-aktor penting belum maksimal. Hingga ini baru ada penetapan tersangka, tetapi tidak ada penuntutan dan tidak kunjung diselesaikan," kata Wana.

Menurutnya, ujung pangkal tidak berjalannya penanganan korupsi di Indonesia sebagian besar juga akibat dari kurang kuatnya barang bukti. Seharusnya, lembaga penegak hukum dapat berjalan lebih efektif jika terbangun komunikasi dengan lembaga lainnya seperti BPK dan PPATK.

"Tim Saber Pungli kurang efektif, juga pencegahan korupsi di daerah belum maksimal. Banyak kasus pungli yang ditindak, tetapi akhirnya dilepaskan karena tidak ada bukti yang kuat untuk sampai ke penuntutan," ucapnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT