‎KPK Bakal Maksimal Hadapi Perlawanan Novanto Jilid II

Febri Diansyah. (Antara)

Oleh: Fana Suparman / JAS | Jumat, 8 Desember 2017 | 08:18 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bakal semaksimal mungkin menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan untuk kedua kalinya oleh Ketua DPR, Setya Novanto. KPK tak ingin kembali kalah lantaran praperadilan sebelumnya dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang membuat status tersangka Novanto gugur.

Jubir KPK, Febri Diansyah memastikan, KPK akan berupaya meyakinkan Hakim tunggal Kusno‎ bahwa penyidikan ‎dan penetapan tersangka terhadap Novanto sah dan sesuai ketentuan yang berlaku. KPK berencana menghadirkan bukti, saksi dan ahli untuk meyakinkan hakim Kusno.

"Kami juga berencana menghadirkan bukti-bukti, saksi dan ahli untuk meyakinkan bahwa proses hukum dan penyidikan yang kita lakukan selama ini dalam konteks penyidikan kedua terhadap SN (Setya Novanto) dilakukan secara benar sesuai hukum acara yang berlaku," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/12) malam.

‎Sidang perdana gugatan praperadilan Novanto ini digelar di PN Jaksel, Kamis (7/12). Dalam persidangan perdana ini, KPK telah mendengarkan permohonan Novanto yang diwakili tim kuasa hukum. KPK pun telah menyiapkan jawaban untuk disampaikan dalam persidangan Jumat (8/12).‎

"Terkait sidang praperadilan yang diajukan SN, tim KPK sudah datang dan mendengarkan permohonan yang disampaikan oleh pihak SN, dan besok direncanakan jawaban lengkap dibacakan dan disampaikan," katanya.

KPK berkeyakinan Hakim Kusno akan profesional dan berpegang pada hukum acara yang berlaku yang menyebutkan proses persidangan gugatan praperadilan akan berlangsung selama tujuh hari kerja. Dengan demikian, sidang putusan gugatan ini akan dibacakan pada Kamis (14/12) mendatang atau sehari setelah sidang perdana pokok perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto digelar.

‎"Kami percaya hakim akan profesional untuk menangani sidang praperadilan ini karena hukum acaranya ada yang mengatur mengenai batas waktu tujuh hari. Tentu itu perlu kita manfaatkan secara maksimal agar proses-proses pembuktian bisa berjalan lebih kuat dan berimbang antara satu pihak dengan pihak lain," katanya. 




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT