Ketua KPK: Pemberantasan Korupsi di Arah yang Tepat

Ketua KPK: Pemberantasan Korupsi di Arah yang Tepat
Ketua KPK Agus Rahardjo. ( Foto: Antara/Hafidz Mubarak A )
Fana Suparman / YUD Senin, 11 Desember 2017 | 12:21 WIB

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menyatakan, pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Meskipun, banyak kalangan menilai gerakan pemberantasan korupsi seolah berjalan di tempat. Apalagi, masih banyak penyelenggara negara yang ditangkap KPK karena melakukan korupsi. ‎

Menurut Agus, indikasi pemberantasan korupsi berjalan di jalur yang benar tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception‎ Index (CPI) yang dirilis Transparency International setiap tahun.

"Di banyak kesempatan selalu dilihat sepertinya gerakan korupsi ini tidak bergerak, sepertinya makin banyak orang melakukan korupsi. Padahal kalau kita lihat perlu ada kerja keras bersama tapi indeks persepsi korupsi dari TII, Alhamdulilah kita di arah yang betul,‎" kata Agus dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).

Dipaparkan Agus, IPK Inonesia saat ini memperoleh skor 37 dari skala 1-100. IPK Indonesia hanya kalah dari Malaysia yang memiliki skor 49 dan Singapura dengan skor 84. Menurutnya, skor ini jauh lebih baik ketimbang era Orde Baru. Pada 1999, IPK Indonesia hanya mendapat skor 17 atau yang paling rendah dibanding negara-negara ASEAN.

"Di tahun 1999, warisan dari Orde Baru, IPK kita hanya 17, kita yang paling rendah saat itu. Hari ini, saya Laporkan, IPK kita paling tidak di ASEAN sudah nomor tiga," katanya.

Agus menilai wajar IPK Indonesia kalah dari Singapura dan Malaysia. Menurutnya, Lembaga Antikorupsi Singapura atau CPIB‎ (Corrupt Pratice Investigation Bureau) dan Lembaga Antikorupsi Malaysia (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia/SPRM) atau Malaysia Anti-Corruption Commision (MACC) sudah lebih lama dibentuk ketimbang KPK. CPIB misalnya dibentuk sejak 1952.

"Singapura yang paling baik, mungkin kita menyalipnya perlu waktu yang lama, karena CPIB Singapura atau KPK Singapura memang Dibentuk sangat jauh dari kita, mereka membentuknya tahun 1952, saya belum lahir. Apalagi pak Presiden belum lahir," kata Agus.

Namun, Agus optimistis, pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin baik. Dengan kehadiran KPK yang baru dibentuk tahun 2002 saja, IPK Indonesia sudah mampu menyalip IPK Filipina dan Thailand.

"‎Arah kita sudah betul, Di tahun 99 kita paling rendah. Hari ini kita nomor tiga. Alhamdulillah di 2016 kita bisa salip Filipina dan Thailand," katanya.

Agus mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan untuk lebih menggencarkan pemberantasan korupsi. Menurut Agus, jika seluruh komponen bangsa sudah bergerak dan pemerintah memiliki komitmen tak menutup kemungkinan IPK Indonesia mampu menyalip Singapura dan Malaysia.

"Nanti kalau kita bisa bergerak bersama-sama, di dalam pemberantasan korupsi ini, KPK dan motornya pemerintah, itu bapak Presiden menentukan, kita harus bergerak, bersama-sama bergerak, rakyat mengawasi tingkah laku semua aparat negara," katanya.

Dalam kesempatan ini, Agus juga menyoroti mengenai perangkat perundang-undangan antikorupsi Indonesia yang menurutnya sudah kuno atau ketinggalan jaman karena hanya menyentuh sektor keuangan negara. Padahal, Indonesia sudah meratifikasi konvensi PBB tentang antikorupsi atau United Nation Convention Anti-Corruption (UNCAC) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

"Tapi di dalam legislasi kita masih banyak kekurangan. Jadi kalau bapak ibu melihat legislsi kita, UU Tipikor kita dalam tanda kutip masih tergolong kuno. Karena kita hanya menyentuh keuangan negara," ungkapnya.

Menurut Agus, sejumlah legislasi yang belum diatur dalam perundang-undangan itu seperti korupsi di sektor swasta atau korporasi, memperkaya diri sendiri secara tidak sah perdagangan pengaruh (trading influence), dan UU mengenai pemulihan aset negara. Agus meyakini, pemberantasan korupsi dapat bergerak lebih masif jika berbagai hal itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Kalau ini terwujud, tingkah laku bangsa kita ada koridornya. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan," katanya.

Hadir dalam acara ini, tiga Pimpinan KPK lainnya, yakni Basaria Panjaitan, Alexander Marwata dan Laode Syarief; Mensesneg Pratikno; ‎Menkumham Yasonna H Laoly; Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro; Mendagri Tjahjo Kumolo; Menteri BUMN Rini Soemarno; Menkes Nila Moeloek; Mendikbud Muhardjir Effendy; Wamen ESDM Archandra Tahar; Menpan RB Asman Abnur; Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan pejabat negara lainnya.



Sumber: Suara Pembaruan