Kuasa Hukum Tak Tahu Klaim Fredrich Laporkan Pimpinan KPK ke Kepolisian

Kuasa Hukum Tak Tahu Klaim Fredrich Laporkan Pimpinan KPK ke Kepolisian
Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, 13 Januari 2018. ( Foto: Antara / Elang Senja )
Fana Suparman / CAH Kamis, 18 Januari 2018 | 08:52 WIB

Kuasa Hukum Tak Tahu Klaim Fredrich Laporkan Pimpinan KPK ke Kepolisian

Jakarta - Tim kuasa hukum pengacara Fredrich Yunadi tak tahu menahu mengenai klaim klien mereka yang mengaku sudah melaporkan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dan Jubir KPK, Febri Diansyah ke kepolisian. Sapriyanto Refa, kuasa hukum Fredrich mengaku kliennya tak pernah berkoordinasi dengan tim kuasa hukum mengenai pelaporan ini.

"Waduh enggak tahu saya. Enggak tahu saya," kata Refa saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (17/1) malam.

Justriatha Hadiwinata, kuasa hukum Fredrich lainnya menyatakan hal serupa. Justiartha atau yang akrab disapa Artah mengaku tak tahu menahu mengenai keputusan Fredrich melaporkan Basaria dan Febri ke kepolisian. Artah menegaskan, Fredrich tak pernah berkomunikasi dengan tim kuasa hukum mengenai pelaporan itu.

"Belum ada konfirmasi kepada tim mengenai hal itu," katanya.

Usai diperiksa penyidik pada Rabu (17/1), Fredrich mengklaim sudah melaporkan Basaria dan Febri ke kepolisian. Fredrich menuding Pimpinan dan Jubir KPK itu telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik saat mengumumkan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto beberapa waktu lalu.

"Oh sudah-sudah, ke Bareskrim," kata Fredrich.

Diketahui, Fredrich berencana melaporkan Basaria dan Febri atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Fredrich mengklaim tidak pernah memesan satu lantai di RSMPH dan pemesanan itu dilakukan sebelum sebelum Novanto kecelakaan seperti yang disangkakan KPK.

KPK sendiri tak ambil pusing dengan langkah hukum yang dilakukan Fredrich. Febri memastikan KPK akan menghadapi setiap perlawanan yang dilakukan mantan pengacara Novanto itu. Termasuk dengan rencana pelaporan ke kepolisian.

"Silakan saja (laporkan). Saya kira sudah disampaikan sejak awal kalau ada upaya-upaya hukum yang dilakukan silakan saja. KPK pasti akan menghadapi hal tersebut," tegas Febri.

Dikatakan Febri, proses hukum kasus dugaan merintangi penyidikan ini sudah berjalan. KPK sudah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Fredrich dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH) Bimanesh Sutardjo sebagai tersangka. Keduanya diduga telah bersekongkol agar Novanto dirawat di RSMPH untuk menghindari pemeriksaan dan penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Dugaan itulah yang kami proses saat ini di tahap penyidikan. Kalau itu dibantah, silakan bantah pada penyidik. Sampaikan saja kepada penyidik, dan nanti kalau perlu dibuka saja di proses persidangan kalau soal substansi tentu saja itu prosesnya sedang berjalan dan kami akan buka semuanya termasuk bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK," tegasnya.

Febri mengungkap sejumlah bukti yang telah dikantongi KPK mengenai upaya Fredrich dan Bimanesh merintangi penyidikan Novanto. Bahkan, KPK telah mengantongi bukti-bukti visual yang menunjukkan Fredrich sudah berada di RSMPH sebelum Novanto dikabarkan mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Permata Hijau pada Kamis (16/11) malam lalu. Tak hanya itu, KPK juga telah mengantongi identitas pihak yang menelepon salah seorang dokter di RSMPH dan memesan ruang perawatan untuk Novanto sebelum kecelakaan terjadi.

"Dan kegiatan-kegiatan lain dengan tujuan dugaannya adalah untuk menghalang-halangi penanganan kasus e-KTP agar SN (Setya Novanto) tidak jadi diperiksa pada saat itu. Bukti itu semuanya ada. Bahwa bukti kemudian disangkal oleh pihak tersangka silakan saja. Saya kira cukup banyak tersangka-tersangka lain yang juga menyangkal. Kami tidak khawatir dengan hal tersebut karena kami yakin dengan bukti yang dimiliki," jelas Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Fredrich dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH) Bimanesh Sutardjo sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Novanto. Keduanya diduga kongkalikong agar Novanto dapat dirawat di RSMPH untuk menghindari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh penyidik KPK.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE