KPK Siap Hadapi Perlawanan Fredrich di Praperadilan

KPK Siap Hadapi Perlawanan Fredrich di Praperadilan
Fredrich Yunadi. ( Foto: Antara / Reno Esnir )
Fana Suparman / CAH Jumat, 19 Januari 2018 | 08:30 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak khawatir dengan gugatan praperadilan yang diajukan pengacara Fredrich Yunadi melalui tim kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Fredrich menggugat KPK yang menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan gugatan praperadilan merupakan hak Fredrich sebagai tersangka. KPK, katanya siap menghadapi perlawanan Fredrich ini.

"Silakan saja, praperadilan itu kan hak tersangka. Jadi tidak ada kekhawatiran bagi kami, pasti kami hadapi saja sesuai dengan hukum acara yang berlaku," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/1).

Febri mengaku KPK belum mendapat surat pemberitahuan dari PN Jaksel mengenai gugatan yang baru diajukan pada Kamis (18/1) tersebut. Setelah mendapat pemberitahuan dari PN Jaksel, KPK akan mempelajari dan mempersiapkan diri menghadapi persidangan praperadilan ini.

"Tentu kami tunggu dulu surat tersebut kalau nanti sudah diterima termasuk juga isi dari permohonan praperadilan itu sudah kami ketahui tentu akan kami bahas dan siapkan bahan-bahannya," katanya.

Febri memastikan gugatan praperadilan ini tidak mengganggu pengusutan kasus dugaan merintangi penyidikan yang menjerat Fredrich. KPK akan tetap fokus memeriksa para saksi dan melakukan tindakan-tindakan penyidikan lainnya.

"Yang pasti sekarang kami fokus lakukan proses penyidikan dugaan perbuatan menghalang-halangi penanganan kasus korupsi," tegasnya.

Febri menyatakan, KPK telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Fredrich sebagai tersangka. KPK bahkan memiliki lebih banyak alat bukti dari dua alat bukti yang disyaratkan Undang-undang.

"Bukti yang kami miliki itu lebih dari cukup. Kalau UU mensyaratkan minimal dua alat bukti, kami punya alat bukti yang lebih dari itu karena KUHAP sendiri kan mengatur ada lima jenis alat bukti," kata Febri.

Febri meyakini dengan kekuatan alat bukti itu. Dalam proses penyelidikan misalnya, KPK telah meminta keterangan terhadap 35 saksi dan ahli. Selain itu, KPK juga memiliki alat bukti lain seperti bukti-bukti visual yang menunjukkan pihak yang sudah berkoordinasi dan berada di Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH) sebelum Novanto mengalami kecelakaan. Berbagai alat bukti itu telah diuji dan berkesesuaian dengan alat bukti yang lainnya.

"Kekuatan alat bukti itu sudah kami kroscek dalam proses internal baik di penyelidikan ataupun di penyidikan. Di penyelidikan sudah sekitar 35 saksi dan ahli yang sudah diperiksa. Jadi ada kesesuaian satu dengan yang lainnya. Saksi itu juga alat bukti, ahli juga alat bukti dan kami juga sudah punya alat bukti lain termasuk bukti-bukti visual di mana kami ketahui siapa yang datang ke RS sebelum kecelakaan itu terjadi dan juga siapa yang berkoordinasi dengan pihak RS," katanya.

Dalam gugatannya ini, Fredrich menyatakan penetapannya sebagai tersangka, penyitaan dokumen, dan penangkapan serta penahan yang dilakukan KPK terhadapnya tidak sah.

Sapriyanto Refa, kuasa hukum Fredrich menjelaskan, penetapan seseorang sebagai tersangka harus berdasarkan minimal dua bukti permulaan yang cukup. Refa meyakini penetapan Fredrich sebagai tersangka tidak sah karena KPK belum memiliki dua bukti permulaan yang cukup.

"Kami menganggap dua bukti permulaan yang cukup tak terpenuhi dalam penetapan pak Fredrich sebagai tersangka," katanya.

Mengenai penyitaan barang bukti dari hasil penggeledahan di kantor Fredrich, Yunadi & Associated, Refa juga meyakini tindakan KPK itu tak sah. Hal ini lantaran Refa menyebut KPK tidak memiliki penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam melakukan penyitaan. Apalagi, katanya, beberapa barang-barang atau dokumen yang disita penyidik KPK tak terkait dengan kasus kliennya.

Menurut dia, dokumen yang disita itu harus berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap Fredrich yakni Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Tapi kenyataannya yang disita itu, hampir (semua) dokumen-dokumen yang enggak ada hubungannya dengan pelanggaran Pasal 21," kata Refa.

Refa melanjutkan, penangkapan pada 12 Januari malam, yang kemudian diikuti penahanan terhadap Fredrich juga tidak sah lantaran KPK melakukannya tak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dikatakan berdasarkan Pasal 112 KUHAP, jika seorang tersangka dipanggil sekali tak hadir maka dilakukan pemanggilan selanjutnya. Namun, lanjut Refa, tanpa mengindahkan Pasal 112 KUHAP, KPK langsung melakukan penangkapan terhadap kliennya yang dilanjutkan dengan proses penahanan.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE