RUU Perlindungan Data Pribadi Layak Masuk Prolegnas

RUU Perlindungan Data Pribadi Layak Masuk Prolegnas
Ilustrasi Data Center ( Foto: theverge.com )
Erwin C Sihombing / JAS Senin, 29 Oktober 2018 | 18:42 WIB

Jakarta - Pemerintah bersama DPR sudah saatnya menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi untuk menekan potensi penyalahgunaan data pribadi khususnya dalam kegiatan bisnis teknologi keuangan dan potensi eksploitasi data pribadi untuk kepentingan pemilu.

Koalisi Perlindungan Data Pribadi meyakini, proses penetapan prioritas Prolegnas 2019 di DPR sekarang ini, adalah momentum bagi negara dalam merancang instrumen hukum untuk memproteksi data warga negaranya mengikuti langkah 101 negara yang telah lebih dulu menerapkan termasuk Singapura, Malaysia, Filipina, dan Laos.

Anggota koalisi dari perwakilan Elsam, Wahyudi Djafar mengatakan, perlindungan privasi merupakan bagian dari pemenuhan HAM warga negara yang bertujuan untuk menjaga martabat seseorang dalam sistem demokrasi. Dalam kerangka seperti itu maka RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi urgen dan layak masuk prolegnas.

"Sebagai bagian dari perlindungan hak atas privasi setiap warga, penting bagi Indonesia untuk segera memiliki UU Perlindungan Data Pribadi yang komprehensif," kata Wahyudi, di Jakarta, Senin (29/30).

Dikatakan, tanpa adanya instrumen hukum yang konkret, Indonesia bakal kesulitan menjawab tantangan aktual hari ini yaitu, penyalahgunaan data pribadi. Jelang Pemilu 2019 terbuka kemungkinan terjadinya penggunaan data-data pengguna media sosial untuk keperluan analitik data. Model penyalahgunaan data juga kerap terjadi dalam platform teknologi internet, seperti e-commerce, layanan, transportasi online, maupun IoT (Internet of Things).

Menurut Wahyudi, dalam studi yang dilakukan Elsam, sektor telekomunikasi, keuangan, perbankan, perpajakan, kependudukan, kearsipan, penegakan hukum, keamanan dan kesehatan merupakan sektor-sekor rawan penyalahgunaan data pribadi.

Sekalipun begitu, pemerintah bersama DPR sejatinya sudah memikirkan pentingnya perlindungan data pribadi. Sebab sedikitnya terdapat 32 undang-undang yang materinya menyinggung pengaturan data pribadi warga negara. Namun adanya tumpang-tindih regulasi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya.

"Tumpang tindihnya aturan-aturan antara lain nampak dari tujuan pengolahan data pribadi, notifikasi atau persetujuan dari pemilik data pribadi, rentan waktu retensi data pribadi, penghancuran, penghapusan atau pengubahan data pribadi, tujuan pembukaan data pribadi kepada pihak ketiga, pemberi izin untuk membuka data pribadi kepada pihak ketiga atau jangka waktu data pribadi dapat dibuka kepada pihak ketiga," jelasnya.

Dengan demikian dibutuhkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang bisa membatasi tindakan menyebarkan atau memindahtangankan data pribadi seseorang ke pihak lain mencakup penegasan kewajiban dan tanggung-jawab dari perusahaan penyedia layanan, yang mengumpulkan data pribadi konsumennya.

Perlindungan data pribadi, kata Wahyudi, sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya."

Adapun anggota koalisi antara lain terdiri dari Elsam, Imparsial, LBH Pers, LBH Jakarta, YAPPIKA-ActionAid, Kelas Muda Digital (Kemudi), Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet), dan Human Rights Working Group (HRWG).



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE