Mantan Walikota Cilegon Aat Syafaat diduga melakukan penggelapan dana  pembebasan lahan Kubangsari senilai Rp6,5 miliar.
Kasus ini berawal dari kesepahaman Kota  Cilegon dengan PT Krakatau Steel mengenai tukar guling lahan.

Wakil  Walikota Cilegon, Edi Hariadi menjalani pemeriksaan  selama delapan jam  sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dalam pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari, Cilegon, tahun anggaran 2010. Edi mengatakan dirinya dicecar oleh penyidik KPK soal tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai Ketua Tim Anggaran.

"Ditanya  soal Tupoksi. Saya kan dulu Ketua Tim Anggaran. Tapi diakhir mau  selesai," kata Edi usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (6/6).

Edi  menolak menjawab pertanyaan wartawan soal proses penganggaran proyek yang  diduga merugikan negara senilai Rp 11 miliar itu.

"No comment," kata Edi yang ditanya 15 pertanyaan oleh penyidik KPK.

Dalam perkara ini, KPK sudah memeriksa sejumlah  saksi, yaitu  Direktur Pelindo II Richard Joost Lino dan Direktur Utama  PT Krakatau Steel Fawzar Bujang. Selain itu, beberapa anggota DPRD Kota Cilegon sebagai saksi kasus ini. Aat Syafaat, walikota Cilegon ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus ini.Aat menjabat Wali Kota Cilegon periode 2005-2010.

Saat menjabat Walikota Cilegon, Aat diduga memperkaya diri  atau orang lain dalam proyek dermaga Kubangsari.Negara,  menurut perhitungan KPK mengalami kerugian sekitar Rp 11 miliar dalam  proyek dermaga Kubangsari yang dikerjakan oleh PT Galih Medan Perkasa  (GMP).

Aat disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proyek  dermaga Kubangsari berawal dari nota kesepahaman antara Pemerintah Kota  Cilegon dengan PT Krakatau Steel mengenai tukar guling lahan.

Mengacu  kesepakatan, lahan di kelurahan Kubangsari seluas 65 hektare diserahkan  Pemkot Cilegon kepada PT Krakatau Steel untuk pembangunan Krakatau  Posco. Sebagai gantinya, PT Krakatau Steel menyerahkan  lahan seluas 45 hektare di kelurahan Warnasari kepada Pemkot Cilegon,  untuk pembangunan dermaga. KPK menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh tersangka Aat pada proyek pembangunan dermaga. 

Penulis: /FER