Jaksa Tuntut Ahmad Dhani 2 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Ahmad Dhani 2 Tahun Penjara
Ahmad Dhani. ( Foto: Antara / Sigid Kurniawan )
Bayu Marhaenjati / JAS Senin, 26 November 2018 | 17:23 WIB

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut terdakwa Ahmad Dhani dijatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara dalam sidang tuntutan kasus menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini.

Dalam persidangan, JPU meminta majelis hakim yang dipimpin Ratmoho, agar mengadili terdakwa Ahmad Dhani karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh melakukan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa Kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA.

"Menjatuhkan pidana terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dengan pidana penjara selama 2 tahun," ujar jaksa, Senin (26/11).

JPU juga meminta, agar pengadilan menetapkan agar barang bukti flashdisk, satu handphone dan SIM card dirampas, kemudian dimusnahkan. Termasuk, satu email dinonaktifkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi RI.

"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat," tambahnya.

Jaksa menuntut Dhani karena diduga melanggar Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sidang lanjutan digelar dengan agenda pembacaan pledoi dari tim penasihat hukum Ahmad Dhani. Hakim memberikan kesempatan selama dua minggu kepada penasihat hukum untuk menyusun pledoi yang akan disampaikan pada sidang tanggal 10 Desember 2018 mendatang.

Sebelumnya, pada sidang dakwaan, jaksa menilai ada tiga cuitan Dhani yang diunggah admin Suryopratomo Bimo alias Bimo yang diduga melanggar UU ITE.

Pertama, "Yang menistakan agama si Ahok, yang diadili KH Ma'ruf Amin. ADP. Kedua, "Siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya." Ketiga, "Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, penista agama jadi gubernur kalian waras?"



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE