Menko Perekonomian, Hatta Rajasa
Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat yang menjadi alasan pembelaan pemerintah  dalam menghadapi gugatan Churchil.

Pemerintah Indonesia optimis akan memenangkan gugatan di Badan Arbitrase Internasional melawan perusahaan tambang batu bara asal Inggris Churcill Mining Plc.

”Kita harus optimis, masa tidak optimis,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (6/7).

Menurut Hatta, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat yang menjadi alasan pembelaan pemerintah dalam menghadapi gugatan Churchil.

UU Mineral dan Batubara No 11/1967 yang diganti menjadi UU Minerba No.4/2009 ditambah Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri ESDM 2004 mengatakan perusahaan asing hanya boleh berinvestasi melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP) atau Kontrak Karya (KK).

”Di luar itu, melanggar UU. Churcil itu di bawah tangan bersama Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan bupati. Itu menyalahi aturan tidak? Tidak usah saya sebutkan lagi,” ujarnya.

Churcill Mining menuntut pemerintah Indonesia sebesar US$2 miliar kepada Badan Arbitrase Internasional. Churchill merasa telah membeli 75 persen saham dari perusahaan tambang batu bara Ridlatama Group yang telah mempunyai empat IUP di Kutai Timur.

Bupati kemudian mencabut izin KP karena adanya pelanggaran. Kemudian mereka menuding pemerintah provinsi Kalimantan Timur menyita asetnya tanpa kompensasi yang layak.


Penulis: