Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar
UU Penempatan TKI dan Perkawinan dianggap belum sesuai konvensi CEDAW.
 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar, menegaskan undang-undang dan regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) harus segera direvisi.

"Dengan adanya penandatanganan, dan kita juga sudah meratifikasi konvensi CEDAW, semua peraturan harus merujuk kepada konvensi tersebut," ujar Linda di Jakarta, Senin (16/7).

Menteri Linda mengatakan CEDAW cukup mengapresiasi pemerintah Indonesia atas lahirnya peraturan perundangan dan resolusi mengenai kesetaraan gender selama empat tahun terakhir.

"Walaupun dalam implementasi ada beberapa yang belum sesuai prinsip CEDAW," ujar Linda.

Menurutnya CEDAW bersifat mengikat sehingga semua peraturan, terutama yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan, harus segera direvisi dan disesuaikan dengan prinsip Cedaw.

Linda mengatakan banyak undang-undang yang lahir sebelum 1984 saat CEDAW diratifikasi. Bahkan, menurutnya, banyak UU yang belum lama diterbitkan namun mengabaikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konvensi tersebut.

Beberapa di antara undang-undang yang dirasa sangat diskriminatif terhadap perempuan adalah UU mengenai Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja dan UU Perkawinan.

"Maka dari itu kita harus mensosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan agar menharmonisasi regulasi sesuai prinsip CEDAW," kata Linda.


Penulis: