Djoko Tjandra
Kejagung ingin mengetahui apakah ada surat dari pengacara Djoko Tjandra kepada otoritas Papua Nugini yang menyatakan bebas dari permasalahan hukum di Indonesia.

Wakil Jaksa Agung Darmono berkoordinasi dengan Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia, Peter Ilau, guna mendapatkan penjelasan mengenai pertimbangan otoritas Papua Nugini yang memberikan status kewarganegaraan kepada buronan cessie bank Bali, Djoko Tjandra.

"Saya akan segera menghubungi Duta Besar (Peter). Kami tunggu kepastian, pertimbangannya apa (memberi status kewarganegaraan)," kata Darmono, di Jakarta, hari ini

Kejagung ingin mengetahui apakah ada surat dari pengacara Djoko Tjandra kepada otoritas Papua Nugini yang menyatakan Djoko Tjandra bebas dari permasalahan hukum di Indonesia.

Peter pada pekan lalu telah bertemu Darmono di Kejaksaan Agung untuk menyampaikan Djoko telah berstatus warga negara Papua Nugini sejak Juni kemarin.

Darmono mengatakan dalam pertemuan itu Peter tidak menjelaskan pertimbangan otoritas Papua Nugini memberikan status kewarganegaraan. "Apakah ada hubungan antara keterangan dari pengacara dengan keputusan kewarganegaraan," ujar dia.

Komite Penasihat Immigrasi dan Kewarganegaraan Papua Nugini sebelumnya telah memberi kewarganegaraan kepada sejumlah warga asing dan Djoko Tjandra termasuk di dalamnya. Otoritas Papua Nugini menilai Djoko bukanlah buronan.

Djoko merupakan bekas Direktur Era Giat Prima, yang meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusumah di Jakarta ke Port Moresby pada 10 Juni 2009, hanya satu hari sebelum Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan atas perkaranya.

MA menyatakan Djoko Tjandra bersalah dan divonis 2 tahun penjara serta harus membayar denda Rp15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp546.166.116.369 dirampas untuk negara.

Penulis: