Terdakwa kasus suap cek pelawat, Miranda Swaray Goeltom mengatupkan kedua tangannya sesaat seusai sidang perdananya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/7
Masa kewenangan menuntut telah habis sejak tahun 2010.

Tim Penasihat Hukum Miranda Swaray Goeltom menilai Jaksa Penuntut Umum KPK tidak bisa menerapkan pasal 13 Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada kliennya.

Dalam nota keberatan yang dibacakan di sidang perdana kasus dugaan suap cek  perjalanan pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, Dodi Abdulkadir, kuasa hukum Miranda mengatakan penerapan pasal 13 sudahlah kedaluarsa.

"Penerapan pasal 13 UU Tipikor untuk perkara pemberian cek perjalanan kepada anggota DPR terjadi pada Juni 2004 telah kedaluarsa pada Juni 2010 lalu," kata Dodi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/7).

Dodi  menjelaskan penerapan pasal 13 bertentangan dengan pasal 78 ayat (1)  butir kedua KUHP. Dalam pasal KUHP tersebut, disebutkan kewenangan menuntut pidana hapus karena kedaluarsa mengenai kejahatan yang diancam pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga  tahun atau sesudah enam tahun.

Peristiwa dugaan suap cek pelawat untuk anggota DPR terjadi pada Juni 2004. Sementara pidana maksimal pada pasal 13 adalah tiga tahun penjara. Maka, dengan demikian kewenangan penuntutan untuk perkara pemberian cek perjalanan kepada anggota DPR dengan menggunakan pasal 12 Undang-Undang Tipikor telah terhapus sejak Juni 2010.

"Dakwaan terhadap terdakwa menggunakan pasal 13 Undang-Undang Tipikor yang telah kedaluarsa masa penuntutannya dalam dakwaan ketiga dan keempat  mengakibatkan dakwaan batal demi hukkum atau setidak tidaknya dakwaan  tidak dapat diterima," kata Dodi.

Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Miranda Swaray Goeltom telah menganjurkan  Nunun Nurbaeti untuk memberikan cek perjalanan kepada anggota Komisi IX  DPR periode 1999-2004 pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank  Indonesia tahun 2004.

Penulis: